Airlangga: Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 T Sudah Kalkulasi Prioritas Daerah

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Anggaran dan (RKA) Kemenko Perekonomian di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (24/6/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran program makan siang gratis, yang kemudian diubah menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG), senilai Rp 71 triliun di 2025 sudah dihitung matang.

Airlangga mengungkapkan angka tersebut merupakan hasil perhitungan pemerintah berdasarkan beberapa indikator yang sudah ditentukan.

"Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).

Airlangga menuturkan daerah 3T masuk ke dalam salah satu prioritas pelaksanaan program presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut. "Salah satunya," tutup Airlangga.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono. Foto: Youtube/ @Kemenkeu RI

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, mengatakan angka tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah sekarang dan yang akan datang.

"Rp 71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik,” kata Thomas di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (24/6).

Thomas mengungkapkan pihaknya berkomitmen menjalankan program makan siang gratis secara bertahap. Tentunya dengan mengedepankan belanja yang berkualitas.

“Kuncinya bertahap, tapi juga tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas yang tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ungkap Thomas yang juga keponakan Prabowo Subianto.

Thomas menegaskan pihaknya tidak mungkin menaikkan rasio utang hingga 50 persen untuk membiayai belanja prioritas Prabowo-Gibran.

“Defisit itu terjamin (tidak akan melebar). Kemudian rasio utang terhadap PDB yang mungkin pernah dikatakan sudah kami rencanakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin,” kata Thomas.

“Intinya bahwa kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” tambahnya.