Airlangga: Anggaran Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025

Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto di Solo Today. Foto: kumparan

Program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah yang digadang-gadang Prabowo Gibran di Pilpres 2024 akan mulai dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Adapun saat ini Prabowo-Gibran unggul dalam quick count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih berlangsung.

Hal itu dikatakan, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyebut, program makan siang gratis itu akan masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pekan depan.

“Masuk. Sudah pasti masuk, anggarannya nanti bertahap ada skalanya,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada Jumat (23/2).

Adapun, pembahasan KEM-PPKF 2025 akan digelar Rapat Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2).

“(KEM) PPKF sedang dibahas nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu aja Senin,” tambah dia.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada Jumat (23/2/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Kendati demikian, Airlangga bilang, mengenai rencana pembentukan Kementerian Koordinator Khusus bakal program ini masih menunggu hasil resmi pemilihan Capres dan Cawapres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Itu masih tunggu keputusan KPU dulu,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan saat ini Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut.

"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy.

Eddy menuturkan, sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi BBM dan LPG, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi.

Capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menari setelah menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Dia mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara lain di Asia Tenggara memiliki rasio sebesar 14 persen.

Menurut Eddy, reformasi pendapatan harus dilakukan untuk alokasi janji kampanye utama Prabowo, yakni menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha.

Program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 400 triliun. Angka tersebut lebih besar dari seluruh defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen dari PDB.