Airlangga: Aturan DHE Berpotensi Tambah Cadangan Devisa RI hingga USD 100 Miliar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan potensi besar dari ekspor sumber daya alam (SDA) yang akan menjadi objek Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, DHE SDA yang disimpan di dalam negeri selama 3 bulan diharapkan dapat mempertebal cadangan devisa, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian domestik. DHE SDA ini berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Total ada 1.545 pos tarif atau jenis komoditas di keempat sektor tersebut.

"Potensinya besar, dari data tahun 2022 SDA dari empat sektor totalnya mencapai USD 203 miliar, atau sebesar 60,5 persen dari total ekspor," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7).

Dari keempat sektor, sektor pertambangan menjadi kontributor tertinggi dengan nilai USD 129 miliar dengan baru bara menjadi komoditas utama. Sektor kedua adalah perkebunan dengan nilai USD 55,2 miliar dengan kelapa sawit menjadi kontributor utama menyumbang USD 28,8 miliar.

Ketiga, adalah sektor kehutanan dengan nilai USD 11,9 miliar dan terakhir sektor perikanan dengan nilai mencapai USD 6,9 miliar.

Dengan porsi 30 persen DHE yang harus diparkir disimpan dalam negeri, Airlangga mengatakan setidaknya Indonesia akan mengamankan cadangan devisa hingga USD 100 miliar per tahun. Angka itu bisa lebih besar bila kinerja ekspor dari 4 sektor itu meningkat.

"Jadi antara USD 60-100 miliar itu range yang bisa kita dapatkan," kata Airlangga.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 sebesar USD 137,5 miliar, menurun USD 1,8 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2023 sebesar USD 139,3 miliar. Penurunan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Airlangga menambahkan, PP 36/2023 hadir untuk mendorong sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi di dalam negeri, meningkatkan investasi, hingga menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

"Yang dijaga di sini bukan hanya bumi, air, tanah, tapi hasilnya. Hasilnya juga harus untuk kepentingan nasional. Dan semuanya bentuknya value dalam bentuk monetisasi sumber daya alam," pungkas dia.