Airlangga Bakal Genjot Belanja Pemerintah Agar Ekonomi Capai Target 5,2%

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jumat (14/6). Foto: Dok. YouTube Sekretariat Presiden

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Menurutnya, belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting yang harus dioptimalkan, terutama di tengah target pertumbuhan ekonomi 2024 yang diproyeksikan sebesar 5,2 persen (year on year/yoy).

“Yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah biasanya kan 95 persen, kalau bisa kita genjot,” kata Airlangga kepada wartawan di Istana Negara IKN, Jumat (13/9).

Airlangga mengatakan, realisasi ekonomi Indonesia hingga saat ini masih relatif aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen yoy. Sementara inflasi di Agustus berada di level 2,12 persen yoy

“Inflasi inti masih tinggi, namun penurunan inflasi disumbangkan oleh sektor volatile food yang dikelola oleh Komite Pengendalian Inflasi yang saya pimpin. Harga pangan berhasil diturunkan,” ungkapnya.

Airlangga menekankan bahwa berbagai kebijakan fiskal terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Salah satu kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya kelas menengah. Misalnya pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah, termasuk untuk sektor otomotif.

Selain itu, Airlangga mengumumkan adanya revisi pada kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, dengan kenaikan biaya pelatihan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta, sesuai dengan program Kartu Prakerja.

“Manfaat kehilangan pekerjaan yang sebelumnya hanya 45 persen dari gaji selama 3 bulan dan 25 persen untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua menjadi 45 persen. Dengan perbaikan ini, kita minta juga yang PKWT bisa ambil JKP. Sehingga diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker,” beber Airlangga.

Airlangga juga menyoroti pentingnya akselerasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Ia mencontohkan negara-negara seperti China dan Vietnam yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan KEK.

“Hampir semua negara di Asia berhasil karena KEK, China, Vietnam. Indonesia terlambat kita akselerasi. Satu kuncinya adalah trust kepercayaan segi hukum dan transparansi,” pungkasnya.