Airlangga Bantah Ada Kendala Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan

22 April 2024 20:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas membahas situasi terkini Iran-Israel, Selasa (16/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas membahas situasi terkini Iran-Israel, Selasa (16/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah ada kendala dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 600 ribu. Adapun, pemerintah selalu mengundur proses pencairan BLT tersebut.
ADVERTISEMENT
"Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada," kata Airlangga di kantornya, Senin (22/4).
Airlangga menjelaskan, pihaknya tengah melihat secara keseluruhan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya ia tidak bisa memastikan kapan BLT tersebut dicairkan.
"Kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. (Dicairkannya kapan?) Nanti kita lihat lagi," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah berjanji akan menyalurkan BLT mitigasi pangan 2024 sebelum Ramadan. Rencana awal BLT ini disalurkan pada Februari, namun mundur.
"Untuk bantuan mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini," kata Airlangga saat media briefing di kantornya, Jumat (8/3).
Airlangga tidak menjawab mengapa penyaluran bantuan ini mundur dari rencana awal di bulan Februari kemarin.
Target penerima BLT mitigasi pangan ini adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran sebesar Rp 11,25 triliun melalui pagu anggaran bansos di Kementerian Sosial. Bansos ini berbeda dengan BLT dan bansos beras El-Nino yang ditujukan untuk 22 juta KPM.
ADVERTISEMENT
"Sebelum Ramadan. Tunggu sidang isbat dulu," kata Airlangga mendetailkan waktu penyaluran BLT tersebut.
Adapun bantuan tersebut diberikan dengan besaran Rp 200 ribu selama tiga bulan yakni Januari, Februari, dan Maret. Namun, pemerintah akan memberikannya sekaligus senilai Rp 600.000.