Airlangga Beberkan Alasan Anggaran Perlinsos Naik 12 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan melonjaknya anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dalam Rancangan APBN 2024. Adapun anggaran Perlinsos tercatat naik 12 persen.

Menurut Airlangga, naiknya anggaran perlindungan sosial dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan program pemerintah.

"Tentu kita perlu di akhir tahun ada target pengurangan kemiskinan dan kemiskinan itu sesuai rencana program pemerintah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Kantor Pusat DJP, Rabu (16/8).

"Tahun depan program terakhir Jokowi Ma'ruf, makanya program near zero ini perlu terus dipacu," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial di akhir kepemimpinannya. Anggaran yang dialokasikan melalui APBN 2024 sebesar Rp 493,5 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kanan) dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Berdasarkan catatan kumparan, anggaran perlinsos 2023 jauh lebih tinggi ketimbang anggaran tahun lalu yang hanya sebesar Rp 479,1 triliun.

"Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun," kata Jokowi dalam Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8).

Jokowi bilang, besaran tersebut diarahkan untuk reformasi program perlindungan sosial, khususnya penyempurnaan perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat.

Serta perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.