Airlangga: Belanja Partai Politik di Masa Kampanye Tambah PDB 0,6 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto saat ditemui kumparan di kantornya, Kamis (26/1/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan belanja atau spending partai politik selama tahun politik atau masa kampanye bisa menambah Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 0,6 persen.

Airlangga menuturkan, pemerintah mendorong belanja partai politik agar dapat mendongkrak perekonomian nasional, menjelang Pemilu di tahun 2024 mendatang.

"Setiap pengalaman tahun politik akan ada pembelanjaan daripada partai politik atau pembelanjaan untuk pesta demokrasi. Biasanya menambah PDB sebesar 0,6 persen," ujarnya saat Maybank Indonesia Economic Outlook 2023, Rabu (15/3).

Airlangga menyebutkan, masa kampanye akan dimulai pada September 2023 hingga akhir tahun 2023. Sementara Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024.

"Karena (Pemilu) sudah dipilih di hari cinta kasih, diharapkan pemilu berjalan secara aman dan damai, kecuali yang tidak suka cinta dan tidak suka kasih," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp 21,86 triliun di tahun 2023 untuk persiapan Pemilu 2024. Adapun total belanja negara tahun ini disiapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.

"Untuk 2023, kita juga tetap belanjakan pertahapan Pemilu Rp 21,86 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (16/1).

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan beberapa alokasi belanja pemerintah di tahun 2023. Belanja ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun, ketahanan energi sebesar Rp 341 triliun.

Kemudian infrastruktur termasuk keperluan IKN Nusantara sebesar Rp 392 triliun, belanja kesehatan Rp 178 triliun, dan belanja pendidikan sebesar Rp 612 triliun.

"Itulah belanja-belanja yang penting di 2023 yang diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena inflasi maupun pelemahan ekonomi negara lain," lanjut Menkeu.