Airlangga Ingin Revisi Skema LPDP Bisa untuk Pelatihan Layaknya Kartu Prakerja

Penyerahan bantuan pangan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada Jumat (19/1). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan, ada pilihan pemerintah untuk mengutip skema Kartu Prakerja dalam Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Airlangga menyebut, saat ini skema LPDP memang masih direvisi oleh pihak terkait. Dia bilang, pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata. Namun, beberapa pilihan ini masih dikaji oleh pemerintah.

“Kita masih membahas untuk revisi LPDP. Jadi, kita tunggu saja sampai selesai di mana LPDP itu bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan,” kata Airlangga di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1) malam.

Menurut dia, Program Kartu Prakerja dengan sederet pelatihan di dalamnya, telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan, agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

Ia menjelaskan program pelatihan seperti Kartu Prakerja ini mendapat sambutan baik dari pihak internasional, bahkan beberapa negara juga tertarik untuk mengadopsi program ini.

Ilustrasi Daftar Pra Kerja. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

“Dan itu diapresiasi baik oleh UNDP dengan Queen Maxima (Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan yang juga Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta Cerruti),” kata Airlangga.

Bahkan sia mengatakan Laos, Thailand, dan Kamboja ingin meniru program tersebut.

Perombakan skema LPDP ini, lanjut Airlangga, merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

“PR (Pekerjaan Rumah) dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” tutup dia.

Presiden Jokowi di LPDP Fest, Kamis (3/8/2023). Foto: Nadia Riso/kumparan

Padahal sebelumnya, Pesiden Jokowi ingin jumlah penerima beasiswa LPDP bisa naik hingga 5 kali lipat dari total mahasiswa yang mendapatkan manfaat saat ini.

Rencana kenaikan jumlah penerima beasiswa LPDP itu setelah Jokowi menyaksikan mahasiswa China dan India mendominasi perguruan tinggi di AS. Presiden kemudian menyayangkan sedikitnya mahasiswa Indonesia di kampus-kampus tersebut.

"Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009-2024 berarti 15 tahun mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp 1 triliun. Sekarang sudah mencapai di 2023 kemarin mencapai Rp 139 triliun," ujar Jokowi dalam Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1).