Airlangga Jawab Isu Anggaran Kementerian Dipangkas Demi Makan Bergizi Gratis

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jumat (31/5). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab banyak anggaran kementerian di 2025 atau era Prabowo-Gibran yang dipotong alias lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal itu terjadi ketika program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran membutuhkan dana jumbo.

"Tentu itu jadi program di kementerian masing-masing, dan masing-masing kementerian ada menterinya, dan masing-masing menteri punya programnya. Itu dibahas antara kementerian dengan mitranya di DPR, dan itu masuk ke Badan Anggaran (Banggar)," kata Airlangga saat ditemui di kawasan Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta, Senin (17/6).

Anggaran kementerian yang dipotong tahun 2025 antara lain Kementerian Perhubungan yang mendapat pagu indikatif 2025 sebesar Rp 24,76 triliun, turun Rp 13,83 triliun dibanding tahun 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluhkan hal ini.

Sementara Pagu Indikatif 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditetapkan sebesar Rp 681,8 miliar, lebih kecil dari anggaran 2024 sebesar Rp 1,2 triliun. Di lain sisi, target investasi 2025 lebih tinggi, sebesar Rp 1.850-1.900 triliun dibanding Rp 1.650 triliun di tahun 2024. Sama seperti Menhub, Menteri Investasi/Kepala BKPM juga mengeluh.

Selanjutnya ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mendapatkan pagu indikatif Rp 6,45 triliun di 2025. Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mengeluh, meminta pagu kementeriannya setidaknya sama seperti tahun anggaran 2023 sebesar Rp 7,49 triliun.

"Itu dibahas di DPR kita tunggu saja," jawab Airlangga saat ditanya apakah pemangkasan pagu kementerian pada 2025 itu digeser untuk pembiayaan program makan siang gratis.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta, Senin (17/6/2024). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Di lain sisi, anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tahun 2025 melesat. Anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Angka tersebut naik hingga Rp 76 triliun dari anggaran pendidikan dalam APBN 2024 Rp 665 triliun.

Anggaran belanja kesehatan juga terkerek di tahun depan. Dalam KEM PPKF 2025, belanja anggaran kesehatan 2025 mencapai Rp 217,8 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Melalui beberapa program unggulan, seperti peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, serta perbaikan sarana dan prasarana. Sementara belanja kesehatan diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, hingga penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Berdasarkan catatan kumparan, tidak ada belanja untuk peningkatan gizi anak sekolah, balita dan ibu hamil dalam APBN 2024. Artinya, belanja gizi tersebut baru masuk dalam APBN 2025.

Sementara demi memberi ruang fiskal yang mumpuni, ada usulan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso, agar defisit APBN 2025 menjadi 1,5 persen sampai 1,8 persen. Defisit tersebut lebih kecil dari defisit RAPBN 2025 sebesar 2,45 sampai 2,82 persen dari PDB, sesuai dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Suharso bilang usulan defisit tersebut untuk menampung program-program pemeirntah selanjutnya, termasuk makan siang gratis.

"Masalah defisit masih dalam pembahasan Banggar kita tunggu sampai selesai," jawab Airlangga merespons usulan Suharso itu.

Suharso sebelumnya mengatakan usulan defisit yang disodorkannya demi memberi ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Suharso menerangkan hal itu memungkinkan dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).

Dia menjelaskan memang program prioritas Prabowo-Gibran belum dimasukkan di dalam RAPBN 2025, namun secara prinsip sudah disiapkan pos-pos fiskalnya.

"Yang sifatnya (program) keberlanjutan, infrastruktur, percepatan hilirisasi, ada makan siangnya," kata Suharso, saat ditemui di kompleks DPR, Kamis (13/6).