Airlangga Klaim Perppu Cipta Kerja Perkuat Investasi, Dibantah Faisal Basri

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara saat Presiden Joko Widodo umumkan kebijakan pelarangan Ekspor Bauksit di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah pada akhir tahun lalu menuai banyak protes. Banyak pasal yang menjadi sorotan karena dianggap merugikan pekerja.

Tapi pandangan pemerintah berbeda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim terbitnya Perppu Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum bagi para investor untuk masuk ke Indonesia.

Airlangga mengungkapkan polemik dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang biasa. "Demokrasi kan harus ada yang memberi apresiasi dan mengkritik," sambungnya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut. Target realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun sebagai alasan penerbitan Perppu ini.

Ekonom Faisal Basri. Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

"Kata Menko ini yang membuat dibikin Perppu. Investasi sebetulnya di RI sudah tinggi," ujar Faisal dalam Diskusi Publik Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023, Kamis (5/1).

Ia menilai selama ini sektor industri di Indonesia mendapatkan investasi yang besar, tetapi kualitasnya kurang. Ia merasa investasi yang masuk hanya dikelola memakai otot, bukan menggunakan otak.

"Investasi yang masuk ini kebanyakan otot, ya itu yang berhubungan dengan fisik. Berupa konstruksi dan bangunan. Seharusnya, investasi otak yang berupa investasi di bidang IT, juga riset dan pengembangan," kata dia.

Hal ini membuat investasi Indonesia setara dengan Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Bhuthan, Bangladesh, Fiji, dan Brunei Darussalam, yang mayoritas investasinya untuk infrastruktur dibandingkan riset.