Airlangga Panggil Erick hingga Bahlil Bahas Program Prioritas Prabowo Tahun 2025

3 November 2024 14:27 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan
ADVERTISEMENT
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan sederet menteri ekonomi untuk rapat koordinasi Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Hotel Four Season Jakarta Selatan, Minggu (3/11/).
ADVERTISEMENT
Berdasarkan catatan kumparan, anggaran program percepatan ini sebesar Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Airlangga mengatakan, dalam rapat koordinasi ini, dia dan sederet menteri di bawah naungannya menindaklanjuti pembahasan yang sempat dilakukan saat retreat di Magelang yang berakhir pada Minggu (27/10). Dia juga menyebut akan segera melaporkan hasil pembahasan hari ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Untuk membahas apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden [Prabowo],” terang Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).
Sederet menteri yang datang dalam rapat ini meliputi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
ADVERTISEMENT
Lalu ada juga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana serta sederet Wakil Menteri dari setiap Kementerian.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, pembahasan di dalam rapat ini meliputi penindaklanjutan keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan.
Sejumlah buruh berjalan sambil membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
“Dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” tambah Airlangga.
Hal ini termasuk konsekuensi dari perubahan dan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Lalu ada pembahasan mengenai persiapan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Devisa Hasil Ekspor, juga beleid mengenai hapus buku dan hapus tagih dari bank dan lembaga, kementerian dan lembaga.
“Kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses. Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan yaitu terkait dengan PPN Ditanggung Pemerintah, PPN BM, PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, juga PPN DTP untuk properti” terang Airlangga.
ADVERTISEMENT
Pembahasan lain juga mengenai penyelesaian regulasi kredit usaha rakyat, kredit usaha alat dan mesin pertanian (alsintan). Dia juga menyebut akan mengusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi industri berbasis padat karya.
“Kemudian beberapa program bekerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform serta integrasi daripada program siap pekerja dan kampung pekerja,” jelas Airlangga.
Sejumlah pencari kerja antre saat berlangsungnya bursa kerja Naker Fest di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (11/10/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Airlangga juga membeberkan program-program dari Kementerian Perindustrian yang dibahas dalam rapat ini, meliputi beberapa program terkait dengan lartas impor, fasilitasi pelabuhan impor dan Harga Gas Bumi Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat tugas task force untuk pembahasan secara detail.
“Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor dan ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Lembaga terkait,” terangnya.
ADVERTISEMENT
Kemudian program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar dan Makmur akan terus didorong oleh Kementerian BUMN, termasuk juga mendorong program hilirisasi, salah satunya pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat.
Seorang teksini menyelesaikan perbaikan gitar di salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bengkel gitar dan produsen gitar lokal di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (30/7/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Selanjutnya dari segi energi, peningkatan lifting Migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol dan juga yang sedang dibahas dalam Satgas seperti tugas task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM.
“Kemudian juga terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar, ini bisa lebih diefektifkan, tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian lembaga terkait termasuk Kementerian Kehutanan, lingkungan hidup, badan pertanahan, ATR BPN dan juga (Kementerian) PU dan (Kementerian) Pera beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS,” jelas Airlangga.
ADVERTISEMENT
Kemudian dari segi kegiatan pariwisata, lanjut Airlangga, pemerintah akan mendorong program Indonesia Permusata atau Tourism 5.0 dan harga tiket yang lebih kompetitif sedang dibahas oleh Kementerian Perhubungan dengan Pertamina.
Dari Kementerian Perdagangan, dalam rapat ini dibahas mengenai pengamanan pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian dagang, salah satunya Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA.
Airlangga juga membocorkan ada pembahasan mengenai forum BRICS, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),
“Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU, kemudian juga dengan Kanada dan Peru. Nah tentu ini akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD,” tutup Airlangga.