Airlangga Panggil Pengusaha Industri Padat Karya, Ini yang Akan Dibahas

29 April 2025 18:19 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengahdiri cara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa (8/4/2025). Foto: @SekretariatPresiden
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengahdiri cara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa (8/4/2025). Foto: @SekretariatPresiden
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memanggil para pengusaha dari sektor industri padat karya pada Rabu (30/4).
ADVERTISEMENT
"Besok industri padat karya (pengusaha) saya panggil," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (29/4).
Airlangga mengatakan kebijakan upah pekerja masih bergantung pada masing-masing perusahaan. Dia mengisyaratkan perlunya pembicaraan lebih lanjut dengan sektor-sektor padat karya yang menjadi tumpuan lapangan kerja bagi jutaan orang.
"Ya tentu kan masing-masing perusahaan itu punya kebijakan terkait dengan apa remunerasi karyawannya. Tetapi kalau kita lihat tergantung situasi perindustriannya," jelasnya.
Pemerintah juga tengah mengevaluasi data kemiskinan yang menjadi sorotan usai laporan Bank Dunia menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia masih masuk dalam kategori miskin, berdasarkan standar negara berpendapatan menengah ke atas.
Ilustrasi Buruh Pabrik. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock
"Pemerintah punya angka yang standarnya, akan ada kita lagi review lagi," kata Airlangga menanggapi temuan tersebut.
Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap bahwa 60,3 persen atau sekitar 171,91 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin berdasarkan pengeluaran di bawah USD 6,85 per hari atau sekitar Rp 115.080 per orang per hari. Meski menurun dari 61,8 persen pada 2023, angka ini tetap menjadi sorotan dan tantangan bagi pemerintah.
ADVERTISEMENT
Laporan itu juga memproyeksi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 58,7 persen pada 2025, 57,2 persen di 2026, dan 55,5 persen pada 2027. Bank Dunia menekankan perlunya reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara signifikan.