Airlangga Pede Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sampai di SICC, Bogor menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2). Foto: Abid Raihan/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo.

Menurut dia, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen saat orde baru di mana Partai Golkar berkuasa. Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata ada di 5 persen.

Airlangga mengatakan, dengan adanya 80 persen dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke pemerintahan Prabowo-Gibran, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali mencapai 8 persen.

“Sekarang karena buku-buku Ray Dalio tentang inklusivitas politik, kita harus menyesuaikan pertumbuhan (ekonomi) menjadi 5 persen. Namun karena dukungan pemerintah baru sebesar 80 persen, lebih dari 80 persen di parlemen dan popularitas lebih dari 82 persen, saya pikir kita memiliki aspirasi pertumbuhan yang lebih tinggi juga, 7 hingga 8 persen,” kata Airlangga di Indonesia Economic Summit (IES) by Indonesian Business Council (IBC) di Jakarta, Selasa (18/2).

Suasana Gedung bertingkat di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

Selain dukungan dari parlemen, Airlangga juga melihat perlunya dukungan dari dunia usaha. Menurut dia, pengusaha memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menyinggung setelah lepas dari jerat pandemi COVID-19, baik Indonesia maupun dunia kini tengah menghadapi ketidakpastian dalam kebijakan geopolitik, ketegangan Eropa dengan AS, juga AS dengan China.

“Ketidakpastian di Taiwan, dan pembatasan komoditas dan industri strategis. Sekarang semikonduktor memiliki fungsi dua, salah satu adalah untuk keamanan, dan yang kedua adalah semikonduktor untuk perang dunia,” jelasnya.

Hal ini yang menjadi cikal bakal pembatasan produksi semikonduktor. Padahal, dulunya ada tujuh negara yang diperbolehkan memproduksi semikonduktor.

“Di bawah Trump, mereka membatalkan negara yang memproduksi semikonduktor di bawah 7 adalah negara yang terbatalkan, yaitu AS. Kemudian, ada juga inflasi tinggi di AS,dan di bawah Trump, mereka ingin menghasilkan lebih banyak minyak, tujuannya adalah mengurangkan harga minyak,” kata Airlangga.