Airlangga Persilakan Zulhas Bentuk Satgas Impor Ilegal: Ditindak Secara Hukum

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Anggaran dan (RKA) Kemenko Perekonomian di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (24/6/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempersilakan langkah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelidiki impor ilegal di Tanah Air.

Airlangga menegaskan impor ilegal harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.

"Impor ilegal ditindaklanjuti sesuai hukum saja. Silakan saja, namanya ilegal tidak sesuai dengan hukum ditindak saja," kata Airlangga di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (9/7).

Airlangga menegaskan pemerintah juga beberapa kali telah membidik pemberantasan impor ilegal tersebut. "Kan pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu untuk melarang barang-barang ilegal masuk," jelas Airlangga.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengadiri acara Baitul Arqam Paripurna Pemuda Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Senin (1/7/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan

Sebelumnya, Zulhas menuturkan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelidiki impor ilegal di Tanah Air.

"Banyak barang-barang yang ilegal, tentu ini tindak lanjutnya kita akan bareng-bareng bikin sama asosiasi, untuk buat Satgas kita cek nanti di market, barang-barang ilegal, itu dibuat," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Meski tidak menyebutkan komoditas apa yang akan diselidiki oleh Satgas ini, Zulhas menyebutkan keputusan pembentukan Satgas akan diteken setelah pertemuannya dengan sederet asosiasi pengusaha.

Nantinya, Satgas pengawasan barang impor ilegal ini akan turun ke pasar untuk melihat produk-produk yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Untuk lihat pasar, produk-produk yang tidak ada SNI-nya, produk-produk yang harusnya harganya misalnya biaya masuknya aja Rp 50.000 (atau) Rp 60.000 kalau jualnya Rp 50.000 kan aneh, itu kan nanti kita lihat barang-barang sehingga bisa kita ketemu permasalahan yang sesungguhnya," terang Zulhas.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Budi Santoso, menuturkan Satgas ini nantinya akan berisi Aparat Penegak Hukum (APH).

"Isinya pengawasan barang ilegal ya tadi Kejaksaan, Kapolri, Asosiasi," tutur Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).