Airlangga: Presidensi G20 Tingkatkan Kepercayaan Investor Global terhadap RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presidensi Indonesia di G20 dapat meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Apalagi setelah menjadi Presidensi G20, Indonesia juga akan menjadi Chairmanship ASEAN pada 2023.

Menurut dia, Presidensi G20 dapat meningkatkan konsumsi domestik dalam negeri hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB yang diperkirakan mencapai Rp 7,47 triliun, serta pelibatan tenaga kerja sekitar 33 ribu pekerja di berbagai sektor industri.

“Secara ekonomi, hal ini akan mendorong kepercayaan dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (20/12).

Selain memberikan keuntungan bagi pemulihan ekonomi nasional, Airlangga juga menyebutkan bahwa Presidensi G20 ini Indonesia berperan penting menjembatani keberagaman yang ada dalam Forum G20. Indonesia yang memiliki falsafah musyawarah dan mufakat diharapkan bisa menjembatani antar berbagai kelompok negara.

“Indonesia dan masyarakat dunia sedang menunggu Presidensi G20 Indonesia untuk mengambil kebijakan yang berwawasan ke depan, bersifat inklusif dan langkah-langkah yang konkret di luar narasi-narasi politik,” jelasnya.

Airlangga pun berharap Presidensi G20 di Bali bisa jadi salah satu momentum untuk memaksimalkan peluang peningkatan SDM. Menurutnya, reformasi struktural juga menjadi kunci utama dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

"Pemulihan ekonomi perlu dijaga untuk bisa mendongkrak penyerapan tenaga kerja. Dan saat ini perlu reformasi struktural. Para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, mesti mengoptimalkan ajang Presidensi G20 untuk membantu pemulihan bersama dari pandemi COVID-19," kata Airlangga.

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mengatakan, upaya mempercepat reformasi struktural di Indonesia perlu dilakukan secara maksimal. Hal ini diharapkan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sebagai penguatan fondasi pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

"Yakni percepatan pemulihan ekonomi, sehingga ada peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tentu memiliki daya saing tinggi," tutur Mukhtarudin.

Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, di mana pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dapat tumbuh di atas 5 persen.

Dia menjelaskan, reformasi struktural penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Selain itu juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi agar dapat tumbuh ke jalur seperti sebelum pandemi, bersamaan dengan pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

"Jadi saya kira reformasi struktural menjadi syarat perlu agar potensi perekonomian nasional dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi," pungkasnya.