Airlangga: Satu Anak Dapat Jatah Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Hari

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kecamatan Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Pemerintah mulai membahas mengenai program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran. Rencananya, anggaran program prioritas tersebut masuk dalam APBN 2025.

Hal ini mengingat, pasangan Prabowo-Gibran masih unggul dalam perhitungan versi KPU dengan perolehan suara hampir 60 persen.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, nantinya satu anak akan mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp 15 ribu per hari, belum termasuk susu. Ia memastikan, program ini akan merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Per anak kira-kira Rp 15 ribu, di luar susu," kata Airlangga kepada awak media di kantornya, Senin (26/2).

Airlangga melanjutkan, pemerintah pusat tidak mengatur menu makan gratis tersebut. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah daerah masing-masing.

"Untuk menunya nanti dilepas, kita tidak menyeragamkan," ungkapnya.

Presiden Jokowi membuka sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2). Foto: Nadia Riso/kumparan

Sebelumnya Jokowi bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja membahas skema anggaran program makan siang dan susu gratis yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam sidang kabinet hari ini, Senin (26/2).

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan program makan siang gratis bakal menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun.

Namun, program ini akan dilaksanakan secara bertahap di tahap pertama biaya yang diperlukan sekitar Rp 100 triliun hingga 120 triliun.

"Program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia," kata Budiman dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/2).

Budiman menjelaskan, anggaran untuk program makan siang gratis bersumber dari APBN. Namun, angka itu masih bisa ditekan 40 persen hingga 50 persen jika pemerintah menggunakan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.

Sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa akan terlibat untuk memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini. Kemudian, sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur hingga usaha sapi perah.

“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 triliun hingga 60 triliun saja," katanya.