Airlangga Sebut BPDLH Sudah Himpun Dana Rp 14,5 Triliun

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara saat Presiden Joko Widodo umumkan kebijakan pelarangan Ekspor Bauksit di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang dibentuk sejak tahun 2018, sudah menghimpun dana USD 968,6 juta atau setara Rp 14,52 triliun.

Airlangga menjelaskan, fungsi BPDLH yakni sebagai wadah pendanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak termasuk kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Kegiatan ini bisa difokuskan kepada sektor misalnya sektor kehutanan, energi, sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri sampah atau limbah, transportasi, pertanian, kelautan perikanan," ujarnya saat Rakernas BPDLH di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12).

Dia melanjutkan, BPDLH juga berperan sebagai mitra pembangunan baik pusat dan daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain itu, badan ini dapat menjembatani hasil pembahasan COP 27 dan KTT G20 di Bali.

"Dana yang sudah ada mencapai USD 968,6 juta atau Rp 14,52 triliun yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, kemudian global enviroment facility dari bank dunia, dan ford fondation dan sebagainya," ungkap dia.

Adapun pemerintah melaksanakan rapat kerja nasional (Rakernas) dengan kepala daerah selama dua hari. Pertama membahas diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran pemerintah daerah.

"Pak gubernur di sini hadir, 25 gubernur, ini untuk menjelaskan fungsi BPDLH yang bisa dikerjasamakan dengan daerah," kata Airlangga.

Kemudian poin pembahasan kedua Rakernas yaitu membahas mekanisme koordinasi pusat dan daerah. Lalu yang ketiga adalah identifikasi kerja sama pusat dan daerah dengan BPDLH.

"Kami mohon arahan pak Presiden. Tadi dalam pembicaraan awal pak presiden minta fokus untuk daerah pengelolaan limbah atau sampah, dan kedua untuk di pusat untuk pengembangan tanaman mangrove. Itu arahan bapak presiden," ujarnya.