Airlangga soal Kabar Prabowo Mau Naikkan Rasio Utang hingga 50%: Itu Wacana

11 Juli 2024 16:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bacapres sekaligus Ketum Partai Gerindra bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam pertemuan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju. Foto: Instagram/@prabowo
zoom-in-whitePerbesar
Bacapres sekaligus Ketum Partai Gerindra bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam pertemuan Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju. Foto: Instagram/@prabowo
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara soal kabar Prabowo-Gibran menaikkan rasio utang hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, hingga Mei 2024, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 38,71 persen dari PDB.
ADVERTISEMENT
Airlangga mengatakan rasio utang pemerintah berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Sementara defisit ada di bawah 3 persen terhadap PDB.
“Itu kan wacana aja yang dibahas. Defisit tetap di bawah 3 persen dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40 persen,” kata Airlangga yang juga menjadi Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran di Hotel St.Regis Jakarta, Kamis (11/7).
Mengutip Financial Times, presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengizinkan peningkatan rasio utang negara hingga 50 persen PDB, untuk mendanai program belanja di pemerintahannya. Langkah itu bisa diambil asalkan pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak.
Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, kepada Financial Times mengatakan Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen. Saat ini, rasio utang ada di angka 39 persen.
ADVERTISEMENT
“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim di London. “Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana.”
Berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.
“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” Hashim menambahkan, menunjuk pada pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.
Rencana peminjaman yang dilakukan pemerintahan Prabowo menandai perubahan besar dari sikap fiskal konservatif Presiden Joko Widodo, yang mengubah Indonesia menjadi kekuatan komoditas.
Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan dinilai akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024.
ADVERTISEMENT