Airlangga Tantang Pemda Bertanding Siapkan Transportasi Publik Ramah Lingkungan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad meresmikan kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar pemerintah daerah (Pemda) berlomba-lomba menyiapkan sistem transportasi publik hijau alias yang ramah lingkungan.

Airlangga mengatakan, pemerintah terus mendorong pemakaian kendaraan listrik dan berbasis baterai (KBLBB). Dia memperkirakan jumlahnya di Indonesia bisa meningkat hingga tahun 2035.

Di sisi lain, Airlangga juga memastikan pemerintah juga mendorong dan mempercepat infrastruktur kendaraan bermotor listrik, digitalisasi, dan juga penerapan transportasi publik yang hijau. Dia mengakui masih ada Pemda yang belum siap.

"Terutama transportasi publik. Kami baru lihat tidak semua pemerintah daerah siap dengan publik transportasi hijau. Oleh karena itu kita mendorong agar Pemda juga bisa dipertandingkan untuk menggunakan green energy," kata Airlangga dalam sambutannya di acara kumparan Green Initiative Conference 2024, di Jakarta, Selasa (24/9).

Airlangga berharap Pemda bisa menggencarkan transportasi publik di daerah masing-masing, sama halnya seperti program lain seperti digitalisasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan insentif fiskal untuk menekan laju inflasi.

"Kami pengalaman untuk digitalisasi kita pertandingkan, untuk KUR kita pertandingkan, untuk inflasi kita pertandingkan. Nah daerah kalau dipertandingan plus insentif fiskal itu akan jalan. Tetapi kalau dilepas ini sulit," jelasnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad meresmikan kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pasalnya, dia menilai untuk membangun sistem transportasi publik ramah lingkungan perlu dukungan investasi, sementara beberapa daerah sejauh ini tidak terbiasa mengalokasikan investasi.

"Mereka hanya biasa menyiapkan biaya operasional, bukan biaya investasi. Oleh karena itu untuk di sektor hijau kita memerlukan investasi baru," ujar Airlangga.

Adapun sejauh ini, lanjut dia, pemerintah sudah menggelontorkan serangkaian insentif fiskal untuk mendukung ekosistem KBLBB, seperti PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian KBLBB roda empat, dan insentif sebesar Rp 7 juta per unit untuk unit KBLBB roda dua baru.

"Memang tantangan berikut adalah secondary market. Untuk kendaraan berbasis listrik secondary marketnya tidak ada dibandingkan dengan ICE. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri," ujarnya.