Airlangga Tegaskan Bakal Beri Sanksi Pemda Nakal yang Mainkan Data Inflasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan pada acara kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang nakal memainkan data inflasi untuk mendapatkan insentif hingga Rp 10 miliar.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan setiap oknum yang memainkan data inflasi perlu mendapatkan sanksi. Pasalnya, pemberian insentif dilakukan supaya mereka berlomba-lomba menurunkan inflasi pangan atau volatile food.

“Yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting? Jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jumat (4/10).

Sayangnya, Airlangga enggan membeberkan data Pemda mana yang memainkan data inflasi. “Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti,” tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menekankan data inflasi yang dilaporkan pemda harus akurat dan kredibel. Data yang tidak valid berpotensi menciptakan distorsi dalam pemberian insentif, yang seharusnya didasarkan pada pencapaian pemda dalam menjaga stabilitas harga.

"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel dan pak Tito (Menteri Dalam Negeri) dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tegasnya.

Ilustrasi pasar tradisional di Indonesia. Foto: Rakha aim/Shutterstock

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan penarikan insentif dari Pemda yang terbukti memanipulasi data inflasi. Langkah ini dinilai perlu untuk menjaga kredibilitas kebijakan insentif pemerintah.

"Kami pertimbangkan (menarik insentif dari Pemda nakal)," ujar Febrio.

Sebelumnya, Mendagri Tito membeberkan sejumlah modus yang dilakukan Pemda dalam mengakali inflasi. Misalnya, kepala daerah mendatangi kantor BPS di daerahnya masing-masing untuk meminta tolong angka inflasinya dibuat menjadi bagus.

“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu,” kata Tito beberapa waktu lalu.

“Saya sudah tahu modus modus kepala daerah itu. Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS untuk mulai akali itu juga. ‘Oh pak saya biasa ambil data di situ tapi nanti ambil data di tempat lain’,” katanya.