Airlangga Tegaskan Bukan CPO yang Dilarang Ekspor, Tapi RBD Olein

26 April 2022 20:36
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Airlangga Tegaskan Bukan CPO yang Dilarang Ekspor, Tapi RBD Olein (16059)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ekon.go.id
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memaparkan tindak lanjut dari kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berlaku mulai Kamis, 28 April 2022.
ADVERTISEMENT
Airlangga menyebutkan, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng ini hanya berlaku untuk produk Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Olein. Ada tiga kode Harmonized System (HS) RBD palm olein yang dilarang, yaitu 15119036, 15119037 dan 15119039.
"Sekali lagi ditegaskan yang dilarang adalah RBD Palm Olein yang HS ujungnya 36 37 dan 39," ujar Airlangga dalam konferensi pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI untuk Minyak Goreng, Selasa (26/4).
Dia melanjutkan, kebijakan pelarangan ekspor ini ditujukan untuk percepatan realisasi penyaluran minyak goreng curah. Kebijakan hanya berlaku sementara sampai harga minyak goreng curah menyentuh Rp 14.000 per liter di pasar tradisional.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Airlangga Tegaskan Bukan CPO yang Dilarang Ekspor, Tapi RBD Olein (16060)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana antre membeli minyak goreng curah di salah satu distributor di Desa Mlati Lor, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (13/4/2022). Foto: Yusuf Nugroho/ANTARA FOTO
"Jangka waktu pelarangan tentu sampai minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan yaitu Rp 14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia," papar dia.
ADVERTISEMENT
Airlangga pun menyebutkan, kebijakan berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein. Adapun proses pengawasan akan diserahkan kepada Bea Cukai dan Satgas Pangan yang akan memonitor terus bahkan ketika libur lebaran.
"Bea Cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data dari Januari sampai Maret, jadi dari seluruh rantai pasok akan dimonitor oleh Bea Cukai," jelasnya.
Selanjutnya, kata Airlangga, pelaksanaan akan diatur oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO).