Ajak Gabung, Sekjen OECD Sebut RI Bisa Capai Negara Maju di 2045

Menhan Prabowo Subianto terima kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann. Foto: Kemhan RI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, menyampaikan pujian atas transformasi ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (28/11), Mathias menyoroti pencapaian Indonesia dalam meningkatkan pendapatan serta standar hidup masyarakatnya.

Ia menegaskan, keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat memperkuat agenda reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"OECD dapat membantu Indonesia mencapai visi menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi pada 2045 sesuai visi 2045," kata dia di Istana Negara, Kamis (28/11).

Proses akses Indonesia ke OECD telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan OECD. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar global dan praktik terbaik internasional. Proses ini, menurut Mathias, akan memperkuat reformasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Indonesia berkomitmen meningkatkan hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kerjasama ini,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat proses ini dengan dukungan penuh dari timnya.

Dia juga mengungkapkan dukungan internasional yang kuat untuk keterlibatan Indonesia dalam OECD. Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan dukungan mereka dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.

Meski belum ada jadwal tetap, dia menekankan bahwa proses ini akan berlangsung seefisien mungkin. “Proses ini akan berjalan secepat mungkin, tetapi tetap fokus pada reformasi yang memberikan manfaat nyata,” jelasnya.

Ia optimistis langkah ini dapat memperkuat ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini juga menjadi peluang besar untuk mendorong reformasi yang lebih dalam demi pembangunan yang lebih inklusif.