Akibat Corona, Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2020 Melebar Jadi 6,27 Persen

com-Sri Mulyani Foto: dok. kemdikbud.go.id

Pemerintah memproyeksi defisit anggaran dalam APBN 2020 jauh melebar dari sebelumnya. Hal ini karena pemerintah memberikan anggaran tambahan demi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak virus corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN 2020 akan melebar menjadi Rp 1.028,5 triliun atau mencapai 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melebar dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

"Oleh karena itu, APBN akan mengalami defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan COVID-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (18/5).

Secara rinci, pendapatan negara di tahun ini diperkirakan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp 1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi hanya Rp 1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp 286,6 triliun.

Sementara belanja negara akan meningkat menjadi Rp 2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp 1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp 760,7 triliun, dari sebelumnya Rp 762,2 triliun.

Ada pun penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp 34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp 3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp 19,62 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp 25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp 32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp 94,23 triliun.

"Untuk bisa mendanai defisit Rp 1.028,5 triliun atau 6,27 persen, dilakukan melalui pembiayaan dan pengadaan SBN yang sudah diatur dalam Perppu atau SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," tambahnya.