Akibat Konflik, Realisasi Investasi Asing di Pulau Rempang Mundur dari Target

Anggota Bidang Pengembangan Kawasan dan Investasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Sudirman Saad. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Anggota Bidang Pengembangan Kawasan dan Investasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Sudirman Saad membeberkan realisasi investasi asing di Rempang mundur dari target karena sempat terjadi konflik di kawasan tersebut.

"Sudah pasti. Sebetulnya rencana awal realisasi investasi tahap satu di Januari (2024) ini, tapi karena ada resistensi atau konflik di awal membuat dia delay," kata Sudirman saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (29/1).

Pemerintah sedang membangun proyek Rempang Eco-City yang termasuk Proyek Strategis Nasional (2024). Perusahaan asal China, Xinyi merupakan salah satu investor di Pulau Rempang.

Total nilai investasi yang akan diserap dari PSN Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Di pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp 175 triliun.

"Pemerintah melalui Menko Ekonomi, kita diberi waktu 6 bulan di tahun ini untuk melakukan negosiasi dengan warga supaya investasi bisa tetap (realisasi) investasi tahun ini. Karena ini kebijakan pemerintah, ini PSN harus mulai ada realisasi 2024, tidak boleh ada delay lewat 2024," kata dia.

Meski demikian, Sudirman menegaskan realisasi investasi di Pulau Rempang tidak boleh dipaksakan. Dia menjelaskan, rencana pengembangan Rempang Eco-City mencakup wilayah dengan luas kurang lebih 17.600 hektare, terdiri dari 17 ribu di Pulau Rempang, 300 hektare di Pulau Setokok dan ada 300 hektare di Pulau Galang. Untuk pembangunan tahap I akan dilakukan di lahan seluas 2.370 hektare.

Sudirman menegaskan, meski sempat terjadi konflik, tidak ada pengurangan komitmen awal untuk besaran investasi di tahap pertama.

"Sejauh ini ke BP Batam belum ada pemberitahuan dia mundur atau tidak. Artinya tetap kami asumsinya (investasi) akan lanjut," pungkas dia.