Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.95.1
Aksi Pekerja PT Pos Berakhir di Istana, Ini Harapannya ke Jokowi
6 Februari 2019 18:04 WIB
Diperbarui 21 Maret 2019 0:05 WIB
ADVERTISEMENT
Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) bersama karyawan dan karyawati PT Pos Indonesia (Persero) mengakhir aksi mereka di Istana Negara. Mereka pun berharap ingin bertemu Presiden Joko Widodo . Namun harapan mereka pupus karena aksi di depan Istana Negara diklaim tidak memiliki izin.
ADVERTISEMENT
Para pekerja Pos Indonesia menggelar aksi sejak pukul 09.00 Wib di Gedung Pos Pusat. Setelah itu, mereka bergerak ke Kementerian BUMN.
Sekretaris Jenderal SKPPIKB, Hendri Joni, mengatakan aksi yang dilakukan pihaknya merupakan puncak kekecewaan dari berbagai persoalan pekerja dan perusahaan sekitar tiga tahun ke belakang.
“Tata kelolanya ada miss management ada sistem pengelolaan remoderasi (regenerasi) penggajian sistem pola karier yang tidak sesuai harapan karyawan, tidak objektif, tidak dilakukan secara adil kemudian ada union boosting (basting) juga melakukan PHK unprosedural ini ada 6 orang teman kami,” ujarnya ketika ditemui di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).
Di BUMN itu, masa aksi yang diwakili Ketua Umum SPPIKB Ahmad Komarudin beserta sembilan anggotanya diterima untuk melakukan pertemuan tertutup dengan pihak BUMN yang dihadiri Kabid Usaha PISM Mahmud dan Kepala Bagian Humas Ferry Adrianto pada sekitar pukul 11.00 Wib hingga 13.00 Wib.
Adapun hasilnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Adrianto menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh pekerja termasuk soal penggantian direksi bakal menjadi perhatian serius bagi pihaknya.
ADVERTISEMENT
"Prinsipnya aspirasi yang disampaikan perwakilan Serikat Pekerja Pos Indonesia akan menjadi perhatian serius Kementerian BUMN dan menjadi pertimbangan dalam proses tindak lanjut yang akan dilakukan," ujarnya.
Ferry juga menyebut, keputusan soal tuntutan itu belum bisa segera diputuskan. Namun, Ia kembali menegaskan aspirasi yang pekerja sampaikan serta pemberitaan media akan menjadi perhatian Kementerian BUMN.
"Secara spesifik kami tidak menyatakan akan dilakukan pergantian direksi, karena hal tersebut kewenangan Menteri BUMN selaku RUPS, jadi dalam pertemuan tersebut tidak ada pernyataan terkait tenggat waktu," tegas dia.
Hal yang sama dikatakan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pos Indonesia (Persero) Agus F Handoyo. Dia bilang bahwa keputusan mengganti direksi adalah kewenangan dari pemegang saham.
ADVERTISEMENT
"Kalau itu (penggantian direksi), kan ada di posisi pemegang saham ya. Bukan kapasitas kami menanggapi itu," timpalnya.
Dari notulensi pertemuan yang diterima kumparan, dituliskan aspirasi dari SPPIKB akan menjadi perhatian serius dari Kementerian BUMN dan menjadi pertimbangan dan menjadi pertimbangan dalam proses tindaklanjut yang akan dilakukan.
Setelah pertemuan itu, masa aksi langsung menuju ke Istana Negara. Namun, audiensi tak sampai dilakukan karena alasan surat yang belum bisa tembus hingga akhirnya masa melakukan orasi sebelum membubarkan diri pada sekitar pukul 15.30 Wib.
Ketua Umum SPPIKB Akhmad Komarudin pun lantas menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi terkait persoalan yang menyangkut Pos Indonesia.
"Saya ada harapan, menginginkan bapak presiden Joko Widodo turun tangan, untuk keberlangsungan penyelamatan PT Pos Indonesia, karena punya sejarah panjang ya perusahaan kita," katanya di depan Gedung Istana Negara, Jakarta.
ADVERTISEMENT
Akhmad melanjutkan, pihaknya meminta adanya ketegasan dari pemerintah. Pasalnya, ia mengaku, upaya menemui kementerian untuk membahas masalah PT Pos bukan kali ini saja terjadi.
"Kami menekankan bahwa kami beberapa kali diterima di kementerian, bahwa akan lakukan pergantian, ternyata tadi juga Kabid, Asdeb baru lagi nih. Akhirnya harus beri data-data baru lagi," imbuhnya.
Menyoal desakan pergantian direksi pun, kata Akhmad, juga ditujukan sebagai upaya perbaikan kinerja PT Pos yang pihaknya nilai kurang menunjukkan performa memuaskan yang menjamin kesejahteraan karyawan.
"Keterlambatan gaji ini adalah puncaknya. (Indikasinya) efisiensi-efisiensi di kalangan bawah itu betul-betul terasa bagi kami. Uang lembur, makan, anggaran jasmani rohani pun dikurangi, tetapi tidak dilakukan efisiensi menyeluruh sampai ke tingkat atas," paparnya.
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Ia berharap dengan pengabulan tuntutan-tuntutan seperti pergantian direksi itu bisa membuat PT Pos bertahan di tantangan masa depan.
"Kami jelasnya ingin punya pemimpin yang bisa melakukan tata kelola yang baik. Perusahaan besar, harus bersaing dengan swasta harus bisa memilih mana layanan LPU (Layanan Pos Universal) mana untuk komersial agar bisa bersaing dengan swasta, pemimpin yang bisa memberikan manajerial, tata kelola dengan baik," pungkasnya.