Kumparan Logo

Akui Transportasi Laut Tertinggal Ketimbang Darat, AHY Beberkan PR Pemerintah

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela-sela gelaran IMW, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (26/5/2025).  Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela-sela gelaran IMW, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (26/5/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui transportasi laut Tertinggal ketimbang transportasi darat.

AHY melihat penyebab tertinggalnya transportasi laut dari transportasi darat adalah dekarbonisasi. Ini diutarakan AHY di depan pejabat, pengusaha, juga perwakilan dari International Maritime Organization (IMO) dalam gelaran Indonesia Maritime Week (IMW), Senin (26/5).

“Sampai hari ini, transportasi maritim masih tertinggal dibandingkan dengan transportasi darat karena dekarbonisasi. Proyek menjanjikan seperti pelabuhan hijau di teluk lamong, tapi masih ada yang tersisa yang harus dilakukan,” kata AHY dalam gelaran IMW, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (26/5).

AHY kemudian membeberkan pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan transportasi laut.

Dia menyoroti salah satu tantangan untuk memodernisasi transportasi laut adalah menyediakan infrastruktur yang hijau dengan skala yang tepat. Sebab infrastruktur utamanya armada transportasi laut saat ini masih menghasilkan emisi tinggi.

Sehingga pemerintah perlu menggeser armada kuno saat ini dengan unit yang lebih modern dan emisi lebih rendah. Untuk mewujudkan ini, maka langkah pertama adalah restrukturisasi ekosistem pembiayaan.

“Sebuah restrukturisasi fundamental dari ekosistem pembiayaan maritim kita sangat-sangat dibutuhkan dengan cepat,” imbuhnya.

Armada perintis milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Foto: ASDP

AHY melihat Indonesia perlu skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah, blended finance atau yang melibatkan swasta atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh Sovereign Fund.

“Dan sementara BUMN lainnya sudah menjalankan pekerjaan yang penting, sektor maritim Indonesia masih dihadapkan dengan kesejahteraan yang besar,” tambahnya.

Dia juga mengakui instrumen pembiayaan yang dirancang untuk pembangunan perkapalan dan kebutuhan pelayaran di Indonesia terbilang kurang.

Sementara menurut dia di hub maritim global, kapal-kapal mendapatkan manfaat dari pembiayaan jangka panjang dengan 50-70 tahun lifespan kapal-kapal tersebut.

AHY menyayangkan pemilik kapal di Indonesia kadang-kadang bergantung dengan pinjaman komersial generik yang menciptakan sebuah hambatan finansial.

Sehingga dia membuka kesempatan bagi institusi keuangan untuk berkolaborasi memajukan transportasi laut. Dia melihat Indonesia memiliki urgensi untuk memajukan transportasi laut.

“Urgensinya nyata, data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, termasuk di sana 98 ribu kapal dengan rata-rata usianya 20 tahun saja lifespannya,” jelasnya.

Dia menjelaskan dari 98 ribu kapal tersebut, setengahnya digunakan untuk menangkap ikan dan 30 ribu kapal adalah kapal perdagangan yang mendorong perdagangan kita dan konektivitas ekonomi.

“Kita harus mulai mengadopsi alternatif karbon rendah. Ini bukan soal kapal, tapi infrastruktur juga. Kapal-kapal hijau butuh pelabuhan hijau, LNG, hidrogen, dan juga untuk fasilitas bahan bakar dan smart logistik. Negara-negara ASEAN lainnya, juga China, sudah melakukan ini. Kita tidak bisa tertinggal dari mereka,” jelasnya.

instagram embed