Alasan MRT Bundaran HI-Ancol Ditunda: Jepang Tak Mau Ambil Risiko Corona

Proyek pembangunan MRT Fase II di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (5/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Direktur Utama MRT Jakarta, William P Sabandar mengungkapkan mengenai beberapa persoalan pada pembangunan MRT Jakarta Fase II, Bundaran HI-Ancol, Jakarta Utara. Ia mengaku pemerintah Jepang tidak siap ambil risiko dalam melanjutkan pembangunan fase II ini karena pandemi corona.

"Namun demikian, ternyata kontraktor Jepang terlalu konservatif dan tidak siap untuk mengambil risiko pembangunan di area fase 2," kata dia melalui konferensi video, Senin (19/10).

PT MRT Jakarta mau tak mau harus menggandeng kontraktor Jepang. Sebab proyek MRT Fase 2A dibiayai Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance (JICA ODA) Loan dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan).

Secara rinci William, mengungkap terdapat kendala pengadaan paket kontrak CP202, CP205, dan CP206 dalam proyek MRT Fase 2.

Paket kontrak CP202 merupakan pengerjaan infrastruktur dari Harmoni-Mangga Besar. Sementara CP205 untuk sistem perkeretaapian dan rel, lalu CP206 untuk pengadaan kereta alias rolling stock. Sementara paket CP201 untuk pembangunan terowongan stasiun Bundaran HI sampai Harmoni tengah berjalan dengan progres 8,38 persen.

MRT melintas di Stasiun MRT Asean, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Karena kendala ini, tutur William, pihaknya membagi dua segmen operasional MRT Fase 2A. Segmen 1 adalah rute Bundaran HI-Harmoni yang rencananya rampung Maret 2025. Segmen kedua dari Harmoni-Kota yang kemungkinan besar operasionalnya mundur ke pertengahan 2027.

MRT Fase 2 terdiri dari Fase 2A (Bundaran HI-Kota) dan Fase 2B dengan melanjutkan lintasan hingga ke depo di Ancol Barat, Jakarta Utara. Total akan ada delapan stasiun bawah tanah dengan panjang 7,8 kilometer.

Menurut William, pengadaan paket CP202 gagal lantaran risiko konstruksi lapangan yang cukup tinggi. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, lanjut dia, juga menyebabkan peserta lelang meminta waktu penyelesaian proyek lebih panjang.

Namun, pengadaan paket CP205 saja sudah diperpanjang hingga empat kali. Selain masalah COVID-19, dia memaparkan, peserta lelang beralasan kebijakan penggunaan produk komunikasi tertentu tak bisa disediakan kontraktor Jepang.

"Dan yang terbaru peserta lelang melihat adanya risiko interfacing antar pekerjaan paket sipil dan paket sistem perkeretaapian," ucap dia.