Alasan Pemerintah Bagi-bagi Kompor Listrik: Tekan Impor LPG hingga Hemat Biaya

21 September 2022 16:15 WIB
·
waktu baca 3 menit
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah berencana membagikan satu set kompor listrik gratis seharga Rp 1,8 juta kepada 300 ribu masyarakat. Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk menekan impor LPG.
ADVERTISEMENT
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan langkah konversi kompor LPG ke listrik tersebut adalah terkait penghematan.
"Jadi untuk per kg elpiji yang dikonversi ke kompor listrik ada penghematan biaya yaitu sekitar Rp 8.000 per kg. Tentu saja dengan adanya penghematan ini kita mengubah energi impor dengan energi domestik kemudian juga energi yang mahal menjadi lebih murah," ungkap Darmawan di Gedung PLN Pusat, Jakarta, Rabu (21/9).
Darmawan memastikan, pihaknya akan terus mendukung program konversi kompor. Sehingga apa yang direncanakan bisa maksimal pelaksanaannya
PLN mendukung penggunaan kompor listrik induksi. Foto: PLN
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak akan secara langsung menghapus LPG 3 kg karena akan dilakukan secara bertahap.
"Tidak mungkin LPG 3 kg langsung dihapuskan. Karena masyarakat kita yang di bawah pedagang asongan harus ada alternatif," beber Erick.
ADVERTISEMENT
Dia menjelaskan, LPG 3 kg merupakan bagian dari ekonomi Indonesia yang tidak bisa dimatikan secara langsung. Sebab, banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup di sana, seperti agen penjual LPG 3 kg.
Kendati demikian, dia menuturkan sejumlah masyarakat sudah menggunakan kompor listrik. Mayoritas dari mereka adalah generasi muda dengan umur 35 tahun ke bawah.
"Penggunaan kompor listrik lebih mudah. Tinggal colok, tidak perlu ganti tabung," tutur Erick.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengungkapkan, paket kompor listrik diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Satu paket terdiri dari kompor listrik dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB.
“Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin (menggunakan MCB),” kata Rida usai menghadiri Rapat Banggar di Kompleks Parlemen, Selasa (20/9).
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, dia menyebutkan bahwa harga paket tersebut kemungkinan mengalami perubahan. Pasalnya, ada usulan agar salah satu tungku dinaikkan dayanya, dari sebelumnya 800 VA menjadi 1.000 VA lebih. Namun, pihaknya belum bisa memastikan berapa perubahan daya listriknya.
“Rp 1,8 juta itu rencana awal dengan dua tungku yang sama kapasitasnya. Cuma sekarang masih uji coba, ada usulan yang satu tungkunya dirubah lebih gede. Nah masih dikalkulasi berapa harganya, harusnya kan nggak Rp 1,8 juta lagi, pasti lebih naik Rp 2 jutalah,” ujarnya.
Adapun pemberian MCB baru dimaksudkan supaya masyarakat yang memiliki listrik dengan daya di bawah 1.000 VA dapat menggunakan kompor listrik. Tak hanya itu, pemberian MCB juga memudahkan pemerintah dalam menilai apakah bantuan yang diberikan digunakan secara baik atau malah diselewengkan.
ADVERTISEMENT