Aliansi Masyarakat Bali Tolak People Water Forum, Ini Jawaban Menteri PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon di konferensi pers World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center, Jumat (24/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menanggapi, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali yang menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) dalam acara resmi World Water Forum (WWF) ke-10.

Penolakan tersebut disebabkan kegiatan PWF dinilai tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali. Menurut Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, kehadiran warga asing dianggap berupa bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan, serta dapat membahayakan kedaulatan dan ketertiban masyarakat Bali.

Menanggapi hal tersebut, Basuki mempersilakan aspirasi dapat disampaikan selama tidak anarkis. Dari hasil konsultasi dengan Presiden World Water Council Loïc Fauchon, pemerintah bersepakat agar warga asing bisa masuk Indonesia.

“Tapi buat saya sah-sah saja, kalau demo-demo di Indonesia kan biasa selama tidak mengganggu kita. Jadi saya kira, nanti kalau ada aspirasinya itu, akan saya tanya. Saya akan datangin, saya akan undang juga,” ujar Basuki dalam konferensi pers Closing Ceremony World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Centre, Jumat (24/5).

Meski demikian, Basuki menegaskan pihaknya akan mewanti-wanti kehadiran aliansi tersebut karena dianggap bisa memprovokasi warga lokal.

“Karena waktu saya dimintain oleh imigrasi, ‘ini ada ada yang mau datang’. Apa solusinya saya konsultasi beliau, kemudian keputusannya ‘let them masuk Indonesia’,” katanya.

Presiden World Water Council Loic Fauchon (kanan) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) memberikan sambutan saat upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (24/5/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Basuki juga telah berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai munculnya Aliansi Gabungan Masyarakat Bali. Kelompok tersebut tidak dilarang untuk menyampaikan aspirasi selama tidak mengganggu delegasi yang hadir.

“Selama enggak anarkis, enggak ini menurut saya. Karena saya juga diskusi dengan Pak Luhut, kemudian dengan aparat jadi umum tidak dilarang untuk berkegiatan di sini selama tidak mengganggu,” tuturnya.

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti bahwa PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," kata koordinator Organisasi Masyarakat Pecalang dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi, dikutip dari Antara.

Yadi meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap agenda PWF yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20-23 Mei 2024.