Alokasi Pupuk Subsidi 9,55 Juta Ton Dinilai Masih Kurang

Penyaluran pupuk subsidi. Foto: Pupuk Indonesia

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan alur penyaluran pupuk subsidi per 1 Januari 2025 telah disederhanakan, sehingga dapat diakses langsung oleh petani. Walau demikian, jumlah pupuk yang akan disalurkan sebanyak 9,55 juta ton dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan petani.

Pengamat pertanian Syaiful Bahari, menilai pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi tidak bisa langsung berdampak pada peningkatan produksi beras nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut disebabkan jumlah pupuk subsidi yang disalurkan mulai Januari 2025 hanya 9,55 juta ton. Angka ini dinilai masih jauh di bawah kebutuhan petani sebanyak 13,5 juta ton.

“Pemangkasan jalur distribusi pupuk tidak otomatis berdampak langsung kepada produksi beras dalam negeri. Karena, sampai saat ini belum tahu secara pasti berapa jumlah pupuk subsidi yang dipersiapkan pemerintah, meskipun telah diinformasikan jumlah pupuk subsidi di 2025 ini 9,5 juta ton. Namun jumlah tersebut masih jauh untuk menutupi seluruh kebutuhan petani. Karena jumlah kebutuhan pupuk nasional itu sekitar 13,5 juta ton,” jelasnya kepada kumparan, Kamis (26/12).

Selain itu, dia juga menyoroti kesiapan koperasi petani yang akan menerima pupuk subsidi. Saat ini banyak koperasi petani seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak aktif lagi. Sehingga, kata dia, perlu waktu bagi koperasi yang akan menerima pupuk subsidi dalam mempersiapkan manajemen yang baik.

“Sampai sejauh mana koperasi-koperasi petani secara kelembagaan dipersiapkan dengan baik? Karena sudah lama infrastruktur koperasi di desa, seperti KUD sudah mati. Jika dibangun kembali koperasi petani, perlu waktu untuk membentuk lembaga tersebut yang memiliki well management,” tutur Syaiful kepada kumparan, Kamis (26/12).

Penyaluran pupuk subsidi. Foto: Pupuk Indonesia

Selain itu, dari sisi manajemen koperasi juga harus dilakukan perbaikan agar dalam penyaluran pupuk subsidi agar nantinya tidak terjadi penyelewengan.

“Mengingat yang dikelola adalah barang sensitif dan berisiko dari penyelewengan dan korupsi. Jangan sampai gara-gara manajemen koperasinya buruk dan ada permainan, akibatnya berhadapan dengan aparat penegak hukum,” lanjutnya.

Peran pupuk subsidi juga sangat diperlukan memasuki tahun 2025. Syaiful memaparkan bulan Januari besok adalah musim tanam pertama (MT 1) sehingga para petani sangat memerlukan pupuk. Hal ini juga akan berpengaruh pada produksi beras nasional.

“Di Januari ini sudah masuk musim tanam pertama, di mana petani segera memerlukan pupuk. Jika pemberian pupuk telat di MT1 ini, maka akan berdampak kepada produksi beras nasional di bulan April-Juni 2025,” paparnya.

Ekonom pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menambahkan faktor yang dapat mendukung peningkatan produksi beras nasional tidak hanya dari pupuk. Beberapa dukungan lain seperti perbaikan infrastruktur indikasi juga diperlukan.

“Enggak Bisa menyimpulkan hanya dari 1 faktor (pupuk) karena untuk meningkatkan produksi butuh dukungan lain yg sama krusialnya lainnya seperti infrastruktur irigasi. Saat ini mayoritas irigasi teknis itu kondisi rusak. Padahal tanaman itu sangat membutuhkan air,” jelas Eliza.

Maka dari itu untuk meningkatkan produksi beras nasional diperlukan juga dukungan perbaikan infrastruktur irigasi, aturan mengenai harga sewa lahan sampai penggunaan teknologi.

“Jadi jika pemerintah ingin meningkatkan produksi, kebijakannya harus komprehensif, jangan hanya dari pupuk saja, melainkan infrastruktur irigasi dibenahi, pengaturan harga sewa lahan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi,” lanjut Eliza.

Dalam catatan kumparan, Amran menegaskan Kementan akan mendukung seluruh langkah tersebut dengan menyediakan kebutuhan seperti pupuk dan alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Pupuk, alsintan, kemudian olah tanah pada cetak sawah, itu tanggung jawab penuh di Kementan. Persiapannya sudah matang dan bahkan semua peralatan sudah siap di lokasi langsung berjalan di 1 Januari 2025,” kata Amran.