Ambisi Jokowi Bereskan Angka Defisit: 3 sampai 4 Tahun Selesai

Presiden Jokowi saat pidato di acara Kompas 100 CEO Forum di JCC. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti persoalan menahun terkait defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang hingga kini tak kunjung selesai.

Tercatat, CAD pada kuartal II 2019 sebesar USD 8 miliar atau 3,04 persen dari PDB. Angka ini melebar dibanding kuartal sebelumnya yang hanya USD 7 miliar atau 2,6 persen dari PDB, maupun kuartal yang sama pada tahun sebelumnya USD 8 miliar atau 3 persen dari PDB.

Dalam periode kepemimpinannya, Jokowi berambisi akan menekan angka defisit tersebut dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang.

"Yang berpuluh-puluh tahun yang kita enggak bisa selesaikan yaitu menurunkan CAD. Enggak pernah selesai, tapi saya yakin dengan transformasi ekonomi yang kita kerjakan, saya yakin bisa menyelesaikan dalam waktu 3 sampai 4 tahun," ujar Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).

Jokowi mengungkapkan jurus andalannya untuk menekan CAD. Salah satunya ialah mengoptimalkan pengolahan hasil sawit yaitu menjadi biodiesel di dalam negeri.

"Kita produksi CPO kita jadi biodiesel sendiri, sekarang sudah B20, kemudian B30 terus B50 hingga B100. Artinya CPO kita gunakan sendiri," tuturnya.

Jokowi di acara Forum Kompas 100 CEO Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Pengoptimalan produksi CPO dalam negeri itu menurutnya harus bisa memberi manfaat, bukan saja pada pendapatan negara atas kenaikan harga CPO di pasar internasional, namun juga kesejahteraan masyarakat, utamanya petani sawit.

"Kan kelihatan nanti harga CPO dalam satu tahun, dua tahun sebelum dan sesudah B30, di Januari, kemudian B100 akan berapa? Artinya, petani sawit kita akan menikmati harga yang baik. Target kita ke sana," ujar dia.

Tak hanya itu, ia juga menekankan untuk lebih memperjuangkan ekspor CPO Indonesia, yang selama ini dilarang dan didiskriminasi oleh Uni Eropa.

"Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara dibanned, didiskriminasi untuk CPO kita," lanjut dia.

Selain itu, Jokowi mengatakan, upaya lain yang perlu dilakukan ialah menggenjot kinerja ekspor dalam berbagai sektor dan melakukan substitusi impor.

Ia juga akan berfokus menarik investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, juga akan mengoptimalkan dalam menarik devisa sebanyak-banyaknya lewat pengembangan destinasi wisata.

“Tambahan devisa destinasi wisata baru, kita punya Bali ya, kita punya 10 Bali baru, 2 tahun ini hanya 5 dulu, 5 selesai nanti fokus ke 5 berikutnya, mana 5 itu? Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, Manado, dengan segmentasi yang beda-beda sudah diatur semua,” ujarnya.