Amran Minta Anggaran Kementan Tak Jadi Dipangkas Rp 10,28 T

Mentan Amran Sulaiman di Kantor DPR MPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar membatalkan pemotongan anggaran Kementan. Amran sudah menyampaikan permintaaan itu secara langsung pada bendahara negara.

"Masalah efisiensi anggaran, bahwasannya sampai tadi malam, untuk Kementan insyaallah, mudah-mudahan sesuai dengan pertemuan kami dengan Menteri Keuangan langsung tadi malam jam 8, itu bintangnya (opsi) dicabut," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Kementan sebelumnya mendapatkan jatah anggaran Rp 29,37 triliun untuk 2025. Kemudian dipangkas Rp 10,28 triliun menjadi Rp 19,09 triliun.

Amran menyebut Sri Mulyani akan segera merespons permintaan itu melalui surat keputusan yang akan dikeluarkan dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Kami juga pernah menelepon langsung ada 6 orang dari Komisi IV yang mendengar langsung bahwa itu beliau (Sri Mulyani) sudah setuju mudah-mudahan satu dua hari terbit. Itu yang kami terima tadi malam,” tuturnya.

Selain kepada Sri Mulyani, Amran juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Perlu kami sampaikan bahwasanya kami sudah menyurati langsung ke Bapak Presiden dan Menteri Keuangan agar Kementerian Pertanian tidak dibebani efisiensi Rp 10,28 triliun pada dasarnya dari Kementerian Keuangan disetujui untuk tidak dibebani (efisiensi) Rp 10,28 triliun,” terangnya.

Meskipun saat ditanya mengenai peruntukkan dana Rp 10,28 triliun ketika tidak lagi dipangkas, Amran belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja menurut dia, pembebanan efisiensi anggaran sebesar Rp 10,28 triliun ini akan mengganggu cita-cita swasembada pangan untuk bisa tercapai dalam waktu yang singkat.

“Adanya pembebanan efisien anggaran ini tentu menyebabkan terganggunya upaya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana diharapkan bapak presiden RI,” tuturnya.

Dia kemudian meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar permohonannya itu bisa dikabulkan.

“Kami mohon dukungan bapak ibu dan anggota Komisi IV DPR RI terhormat agar kementerian pertanian tidak dibebani efisien anggaran Rp 10,28 triliun, dengan demikian anggaran efisiensi ini masih dibintang (ada opsi) bisa segera dibuka,” jelasnya.