Ancaman Kelaparan Akibat Corona hingga Kritik DPR ke Kementan

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kebijakan yang diambil pemerintah di saat wabah virus corona tidak bisa sembarangan. Segala keputusan harus melalui pertimbangan matang sehingga tidak salah sasaran.

Hal itu juga menjadi sorotan Komisi IV DPR saat rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Komisi IV ramai-ramai menyoroti program pelatihan yang dianggap tidak begitu penting. Sebab, yang harus diutamakan adalah kebutuhan makan rakyat.

Apalagi saat corona belum usai, ancaman kelaparan sudah mengintai. Sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang.

Corona Belum Usai, Bahaya Kelaparan Mengintai

Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pandemi virus corona COVID-19 telah mengancam asasi paling dasar bagi setiap manusia, yakni hak untuk hidup. Secara global, lebih dari 200 ribu jiwa melayang akibat serangan virus tersebut. Tak sampai di situ, kini kelaparan juga jadi ancaman yang mengintai nyawa ratusan juta penduduk dunia.

Direktur Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFD) David Beasley bahkan menyebut 265 juta penduduk dunia terancam kelaparan sebagai dampak dari pandemi virus corona.

“Kita berbicara tentang kondisi ekstrem, status darurat –tentang orang-orang yang benar-benar sedang berbaris menuju ambang kelaparan. Jika kita tidak memberikan makanan kepada orang-orang, mereka akan mati," kata Beasley seperti dilansir The Guardian.

Hal ini sudah disadari oleh lembaga PBB yang mengurusi pangan dan pertanian, Food and Agriculture Organization atau FAO. Mereka menggelar pertemuan tak terjadwal bersama menteri-menteri pertanian negara G20, pada Selasa (21/4). Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan WFP, Bank Dunia, dan Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (International Fund for Agricultural Development/ IFAD).

Dongyu pun membandingkan situasi saat ini, dengan kondisi 2007-2008 saat dunia dilanda perubahan cuaca ekstrem. Tak lama berselang, kondisi diperparah dengan krisis finansial global yang berdampak hingga 2009.

Menurutnya, sejumlah negara merespons dampak perubahan cuaca ekstrem dengan kebijakan yang didorong oleh kepanikan. Seperti larangan ekspor di negara-negara produsen pangan, pada sisi lain ada permintaan impor besar-besaran dari negara kaya untuk mengamankan stok pangan mereka. Kondisi ini telah meningkatkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan pangan dunia.

Mereka yang terancam krisis pangan:

2019 (Sebelum Pandemi Virus Corona)

135 juta jiwa di 55 negara

75 juta anak stunting

17 juta anak gizi buruk

2020 (Pandemi Virus Corona)

265 juta jiwa terancam kelaparan

30 negara berkembang terdampak paling parah

1 juta penduduk sudah terancam kelaparan sebelum ada COVID-19.

Ada Ancaman Kelaparan, DPR Kritik Kementan

Kementan cek stok kebutuhan pangan di tengah pandemi virus corona. Foto: Dok. Kementan

Komisi IV DPR RI mengkritik refocusing program yang disiapkan Kementan terkait penanganan virus corona. Dalam rapat dengar pendapat yang diikuti jajaran pejabat Eselon I itu, salah satu yang disoroti adalah banyaknya program yang berbasiskan pelatihan.

Mengenai adanya program pelatihan tersebut, disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi. Ia menjelaskan, beberapa program yang disebut sebagai strategi pembangunan SDM pertanian itu, yakni pelatihan berbasis digital baik di pusat maupun seluruh satuan kerja BPPSDMP, kemudian seminar online hingga pendidikan vokasi berbasis online.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Haerudin menilai, pelatihan-pelatihan tersebut tidak tepat di tengah merebaknya virus corona. Ia lebih setuju bila anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengatasi masalah kelaparan.

"Program kita saat ini menghadapi kelaparan dengan ekonomi kita sekarang bukan lagi inflasi tapi ambruk, saya berharap program hari ini yang instan. Infrastruktur lebih baik ditunda, masyarakat kita Juni makan apa, Agustus makan apa. Pelatihan-pelatihan lebih baik ditunda Pak Sekjen, realokasi di bidang pangan adalah sebuah keniscayaan," ujar Haerudin dalam rapat dengar pendapat secara virtual, Senin (27/4).

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi. Dedi menyarankan agar anggaran tersebut bisa diarahkan kepada program yang bersifat bisa membantu petani untuk berproduksi atau berupa insentif penambah gaji mereka.

"Fokus kita ini petani dan buruh tani, karena itu diarahkan pada program yang jelas produksinya dibanding memproduksi lagi. Seluruh alokasi pelatihan, ayam segala macam dialihkan, kemudian buruh tani yang nyangkul yang misalnya digaji Rp 100 ribu, diberi insentif Rp 50 ribu oleh Kementerian Pertanian," ujarnya.

Oleh karena itu, mereka mengingatkan agar Kementan fokus menyusun program yang bisa meringankan dampak COVID-19 sesuai tupoksinya sebagai penjaga ketersediaan pangan. Bukan malah membuat pelatihan yang justru tidak terlalu dibutuhkan di masa pandemi.

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

*****

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!