Ancang-ancang Banjir Susu Impor Demi Penuhi Ambisi Makan Bergizi Gratis Prabowo

Proses pengolahan susu sapi lokal. Foto: Dok. Frisian Flag Indonesia

Program makan bergizi dan susu gratis yang diusung Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024, kini seolah telah diambil alih oleh pemerintahan Jokowi. Program ini akan menyasar 82,9 juta orang meliputi anak sekolah hingga ibu hamil.

Salah satu komponen utama dari program ini adalah susu, yang dianggap sebagai sumber nutrisi penting. Namun, untuk memenuhi ambisi besar ini, Indonesia harus menghadapi tantangan besar terkait dengan ketergantungan pada impor susu, yang bisa menyebabkan lonjakan besar dalam volume susu yang diimpor.

Kondisi Impor Susu Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor susu dengan kode HS 0401 secara kumulatif Januari-Juli mengalami kenaikan sebesar 7,63 persen. Adapun HS 0401 merupakan kode untuk susu dan produk susu yang tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

Meski mengalami kenaikan secara kumulatif, volume impor susu HS 0401 mengalami penurunan sebesar 48,22 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan tahunan (year on year/yoy).

Negara utama pengimpor susu adalah Selandia Baru dengan nilai impor USD 285,99 juta sepanjang Januari hingga Juli 2024. Kemudian Amerika Serikat USD 80,09 juta, Belgia USD 30,34 juta, Australia USD 72,24 juta, dan Malaysia USD 12,19 juta.

Ambisi Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun dan kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22,7 persen, sisanya masih dipenuhi dari impor.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, kegiatan impor susu untuk Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan oleh pihak swasta. Dia memastikan, pemerintah akan mendukung dari sisi legalitas dan penyediaan lahan untuk sapi tersebut.

"Impor sapi nanti adalah yang melakukan swasta. Kita sinergi, tapi kita mengupayakan semua legalitas kita permudah," kata Amran di Kompleks Parlemen RI, Jumat (6/9).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda mengatakan pemerintah akan mengimpor satu juta sapi secara bertahap hingga 2029.

"Kita upayakan bahwa 1 juta selama 5 tahun itu, di tahun 2029 kita bisa mencapai swasembada," kata Agung.

Agung berharap impor ini tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan daging dan susu, tetapi juga mendorong pembangunan peternakan nasional.

Peternak memerah susu di Desa Kresek, Madiun, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Siswowidodo

Agung menyebut Australia masih menjadi negara pemasok utama sapi perah untuk Indonesia. Namun, dalam waktu dekat, pemerintah berencana memperluas impor ke negara-negara lain seperti Brasil.

Agung menilai Brasil menjadi salah satu alternatif kuat untuk mendukung program ini, karena mampu memenuhi kebutuhan sapi dalam jumlah besar. Langkah diversifikasi ini juga diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih kompetitif bagi Indonesia dalam mengimpor sapi perah.

"Brasil bisa sanggup menyediakan 1 juta sapi per tahun, sementara Australia 100 ribu per tahun," tutur Agung.

Impor Pangan Bakal Melonjak Drastis

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa di ICBB Bogor, Rabu (4/12). Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Guru Besar IPB, Dwi Andreas mengatakan kebutuhan susu akan melonjak drastis jika program Makan Bergizi Gratis diterapkan secara penuh. Dia menyebut nilai impor pangan RI sudah melonjak dua kali lipat. Pada 2013, nilai impor pangan tercatat sebesar USD 10,1 miliar kemudian melesat jadi USD 18,8 miliar di 2023.

Dia mengatakan stok susu di 2024 mencapai 1,1 juta kiloliter. Secara rinci, produksi susu lokal mencapai 980 kiloliter dan impor 220 ribu kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi program Makan Bergizi dan Susu Gratis sebesar 5,4 juta kiloliter.

“Dari 1,1 juta kiloliter menjadi 5,4 juta kiloliter, berarti akan terjadi lonjakan yang sangat besar hampir 5 kali lipat. Lalu apakah itu bisa diproduksi yang 5,4 juta kiloliter tersebut? Bisa diproduksi di dalam negeri? Jawabannya pasti tidak,” kata Dwi kepada kumparan, Jumat (6/9).

Alih-alih menggenjot produksi lokal, Dwi mengatakan, pemerintah perlu mengimpor kekurangan susu untuk memenuhi ambisi Prabowo-Gibran. Tak cukup satu juta ekor sapi perah, dia menyebut pemerintah perlu mengimpor 2,5 juta ekor sapi yang sudah siap diperah.

“Impor susu pasti akan melonjak drastis. Kalau benar-benar sesuai nanti diberikan, paling tidak sehari sekali diberikan minum susu gratis. Melonjaknya berapa? 5 kali lipat dari total konsumsi,” ungkapnya.

Pakar Peternakan Universitas Padjajaran, Rochadi Tawad pesimis dengan rencana impor sapi perah untuk memenuhi ambisi Prabowo-Gibran. Dia mengatakan, pemerintah hanya sibuk menggenjot volume impor sapi perah tanpa melakukan pembinaan.

“Pembelian sapi hanya habis di tengah jalan saja, terus pengawasannya nggak ada, semuanya nggak ada. Desa koperasi sapinya, itu nggak ada bekasnya tuh,” ungkapnya.

“Pemerintah selalu memberikan lepas saja begitu. Nggak ada pengawasan, nggak ada pembinaan, nggak ada apa-apa akhirnya. Habis saja sapinya di tengah jalan. Nah hal-hal seperti ini kan, apakah akan berulang kembali?” tegas Rochadi.

Rochadi bercerita mengenai pengalamannya ketika membina para peternak di desa. Dari lima provinsi yang ia bina, hanya satu provinsi yang berhasil mengembangkan peternakannya.

“Jadi banyak pengalaman masa lalu yang kita, menurut saya yang harus dijadikan contoh untuk ke depan ini jauh lebih baik gitu,” tutur Rochadi.

Dibandingkan melakukan impor, Rochadi menyarankan pemerintah membeli susu peternak lokal dengan harga yang bersaing.

“Kalau saya lebih bagus, belilah harga susu sekarang Rp 10 ribu, itu peternaknya akan berlomba-lomba beli sapi sendiri, semua sendiri. Jadi harga aja dibagusin. Karena penelitian saya, harga itu memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan populasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan, Said Abdullah mengatakan produksi susu RI masih defisit sekitar lebih dari 3 juta ton. Permintaan tentu akan meningkat seiring dengan program Makan Bergizi dan Susu Gratis.

Dia menilai, sasaran program yang luas dan besar tentu menyebabkan kebutuhan susu meningkat. Sekalipun pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap.

“Program makan bergizi harusnya dipandang sebagai vehicle untuk menciptakan SDM berkualitas pada satu sisi, peningkatan produksi dan pendapatan petani pada sisi lain. Artinya program ini harusnya diiringi dengan program peningkatan produksi pangan dalam negeri,” kata Said.

Said mengatakan, peningkatan produksi pangan bisa membuat perputaran uang dalam negeri semakin besar. Dalam hal ini, peternak akan mendapat manfaat ekonomi yang memadai.

“Namun jika program ini tidak diimbang hal tersebut maka bisa jadi, program ini malah jadi alat untuk mengeruk keuntungan kelompok tertentu. Produk domestik akan semakin terpuruk, ketahanan pangan makin mudah goyah. Cita cita berdaulat makin jauh dari harapan,” tegasnya.

Impor Susu RI 2024