Andre Rosiade Minta Kontrak Bandara Kualanamu & Operator India Dibuka Transparan
·waktu baca 3 menit
PerbesarKeputusan PT Angkasa Pura II (Persero) memenangkan GMR Aiports Consortium asal India sebagai pemenang tender untuk mengelola Bandara Kualanamu menuai banyak kritik. AP II dinilai menjual saham bandara tersebut karena GMR akan mengelola selama 25 tahun.
GMR Airports Consortium merupakan Strategic Investor yang dimiliki oleh GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade ikut menanggapi isu penjualan saham pengelolaan Bandara Kualanamu ke investor India yang saat ini sedang ramai di tengah masyarakat.
Andre menyesalkan, bahwa munculnya berita miring soal isu penjualan saham pengelolaan Bandara Kualanamu ke investor India itu menujukan lemahnya komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Angkasa Pura II untuk menjelaskan adanya proyek kerjasama tersebut.
"Soal Bandara Kualanamu ini menunjukkan Public Relations (PR) pemerintah lemah, baik itu Kementerian BUMN, dan Angkasa Pura II," Kata Andre saat rapat kerja, antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021)
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, bahwa dirinya mengetahui isu tersebut saat ia membaca di media dan mencoba untuk mempelajari. Andre mengaku tahu tender tersebut sudah lama berjalan, tapi menurutnya komunikasi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan komunikasi Angkasa Pura II dalam rapat kerja dan RDP di Komisi VI tidak di ungkap.
"Tiba-tiba kita mendengar pengumuman tanggal 23 November 2021, bahwa Angkasa Pura II ingin bekerja sama dengan pemenang tendernya yang bernama GMR konsorsium dari India yang mengelola Bandara New Delhi dan Charles de Gaulle di Prancis. Ini pemain besar lah," tuturnya.
Dengan demikian, kemunculan isu penjualan aset Bandara Kualanamu ini bisa menjadi evaluasi bagi Kementerian BUMN dan Angkasa Pura II untuk memperbaiki komunikasinya. Dia pun meminta semua isi perjanjian dibuka semua.
"Karena itu, kita harus buka semua isi perjanjiannya. Supaya tidak ada fitnah. Supaya masyarakat mengetahui apakah kerja sama itu berpotensi merugikan negara atau justru sebaliknya? Sehingga kerja sama ini yang tujuannya baik bisa berjalan untuk kepentingan Indonesia," tegas Andre.
Andre pun menegaskan, tidak ada penjelasan secara detail tentang keuntungan yang didapat pemerintah setelah investasi dalam pemaparan Kementerian BUMN ketika menyikapi masalah Bandara Kualanamu ini
"Dan saya dengar bahwa setelah tanda tangan kontrak tanggal 23 Desember 2021 nanti pihak GMR itu akan memberikan yang namanya Apron payment kepada Indonesia sebesar Rp 1,58 triliun," ungkapnya.
Dia melanjutkan, uang Rp 1,58 triliun seharusnya bisa digunakan oleh Angkasa Pura II untuk pembangunan bandara baru atau revitalisasi Bandara yang sudah eksisting, seperti Bandara di Silangit Sumatera Utara yang sudah berkali-kali minta anggaran runway tapi tidak terwujud.
Andre pun meminta agar Kementerian BUMN dan semua BUMN yang ada di Indonesia agar melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI sebelum melakukan aksi korporasi agar bisa saling mendukung dan juga menepis isu adanya pengalihan aset.
"Kita tahu bahwa kemitraan ini bukan transaksi penjualan saham atau bentuk penjualan aset. kemitraan strategis tersebut adalah inovasi model bisnis yang menarik minat investasi pihak swasta untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia," paparnya.