Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Hilirisasi Kena Efisiensi Rp 271 Miliar
12 Februari 2025 19:02 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan adanya efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 271 miliar.
ADVERTISEMENT
Todotua menjelaskan, awalnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkena efisiensi senilai Rp 292 miliar. Nilai tersebut kurang lebih ada 42,9 persen anggaran yang diefisiensi.
Setelah dilakukan rekonstruksi, efisiensi belanja kementeriannya menjadi Rp 271 miliar.
"Sisa anggaran kami pada tahun 2025 sekitar Rp329,2 miliar. Ada penambahan Rp 21,3 miliar," kata Todotua di Komisi XII DPR RI, Rabu (12/2).
Todotua mengatakan, sisa anggaran tahun 2025 senilai Rp 329,2 miliar hanya mencukupi belanja pegawai dan beberapa belanja seperti belanja opersional kantor, kebutuhan bandwidth, dan layanan contact center.
Kebutuhan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 148,527,525,822. Nilai tersebut terdiri dari anggaran operasional sebesar Rp 76.259.904.216 yang terdiri dari gaji dan tunjangan bulan November-Desember sebesar Rp 54.474.691.916 dan operasional kantor bulan Juli-Desember senilai Rp 21,785,212,300.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya, anggaran non operasional senilai Rp 13.337.853.606 yang terdiri dari Perjadin pimpinan luar negeri bulan Maret-Desember senilai Rp 11.082.540.692 dan Perjadin pimpinan dalam negeri bulan Maret-Desember senilai Rp 2.255.312.914.
Kemudian, anggaran perizinan berusaha (OSS) senilai Rp 58.929.769.000 yang terdiri dari pemeliharaan sistem OSS bulan Februari-Desember senilai Rp 30.500.581.000. Lisensi software OSS bulan Februari-Desember Rp 21.527.687.000, dan Contact Centre OSS bulan Agustus-Desember senilai Rp 6.901.500.000.
"Pada dasarnya kementerian kami ini lebih banyak fusngsinya kepada kementerian pelayanan dan kordinasi dan memang di kementerian kami ini kebetulan tidak ada PNBP-nya dan juga tidak ada BLU-nya, pendapatan dari hal-hal tersebut," ujarnya.