Anggaran Bencana Terdiri dari Perlinsos hingga Dana Cadangan, Berapa Totalnya?
·waktu baca 3 menit
PerbesarRangkaian banjir dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan kondisi terkini di lapangan, mulai dari akses jalan yang terputus hingga tantangan penanganan di wilayah-wilayah paling terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan sejumlah jalur transportasi di Aceh masih lumpuh total hingga Sabtu (29/11) sore. Salah satu yang paling parah adalah akses menuju Kabupaten Gayo Lues, yang benar-benar terisolasi.
“Kemudian sampai sore ini jalur transportasi darat yang masih terputus, ini masih cukup banyak. Tetap kita upayakan untuk bisa secara bertahap bisa ditembus,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers.
Menurut dia, kerusakan terjadi di beberapa ruas utama. Jalan Nasional di perbatasan Sumatera Utara–Aceh Tamiang masih terputus di sejumlah titik dan kini dalam penanganan Kementerian PUPR. Jembatan Meureudu di batas Bireuen–Pidie Jaya ambruk sehingga mengganggu jalur Banda Aceh–Lhokseumawe hingga Aceh Tamiang.
Jembatan Samalanga di Bireuen juga rusak. “Sehingga untuk dari Bireuen aksesnya ada jalan alternatif melalui jalur Trienggadeng–Pidie Jaya dan Samalanga sampai dengan Bireuen,” kata Suharyanto.
Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurut Suharyanto, sejumlah jalur penghubung antardaerah belum bisa dipulihkan.
“Untuk jalur transportasi Sibolga–Padang Sidempuan, ini sampai sore ini meskipun kita berusaha buka tapi masih belum selesai. Masih terputus dan masih dalam proses pengerjaan karena memang titik longsornya cukup banyak di sepanjang titik itu,” jelasnya.
Lintasan Sibolga–Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara–Tapanuli Tengah juga belum bisa dilalui. Medan jalan yang sempit dan berada di bawah tebing membuat evakuasi material longsor berjalan sangat lambat. Suharyanto menegaskan Sibolga menjadi wilayah paling terisolasi karena akses dari semua arah terputus.
Anggaran dari BNPB, Perlinsos, hingga Dana Darurat
Outlook APBN 2025 menunjukkan BNPB memperoleh anggaran sebesar Rp 2 triliun, sementara dalam RAPBN 2026 alokasinya tercatat Rp 491 miliar. Meski begitu, pos anggaran BNPB tidak berdiri sendiri. Sebagian kebutuhan penanggulangan bencana juga masuk dalam anggaran perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan Rp 465,1 triliun untuk perlinsos di 2025 dan Rp 508,2 triliun pada 2026.
Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan penanggulangan bencana yang dapat digunakan secara on-call pada masa tanggap darurat. Dalam periode 2014–2024, realisasi dana cadangan rata-ratanya sekitar Rp 4,2 triliun per tahun. Pada 2021–2025, pagu dana cadangan ditetapkan Rp 5 triliun, dengan realisasi tertinggi pada 2024 mencapai 106,6 persen atau Rp 5,33 triliun.
Adapun outlook realisasi hingga Juni 2025 berada di kisaran Rp 950 miliar. Selain itu, pemerintah menyiapkan pooling fund bencana serta skema pinjaman kontinjensi sesuai PMK No. 28/2025 untuk memperkuat pendanaan bencana, terutama pada fase respons cepat dan rehabilitasi.