Anggaran di 2025 Dipangkas, OJK Kurangi Alokasi Pembangunan Kantor IKN

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam konferensi pers Devisa Hasil Ekspor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sederet penyesuaian anggaran, salah satunya untuk pembangunan kantor di IKN. Sebab, Komisi XI DPR menyetujui rencana anggaran kerja (RKA) OJK tahun 2025 di bawah usulan.

OJK mendapatkan jatah anggaran di tahun 2025 mencapai Rp 11,56 triliun yang disetujui Komisi XI DPR, Senin (5/8) lalu. Padahal, nominal anggaran yang diusulkan OJK sebesar Rp 13,2 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan OJK telah menyiapkan dan merencanakan untuk terus memenuhi kebutuhan infrastruktur secara efektif serta informasi teknologi yang dibutuhkan.

"Namun usulan kami yang semula adalah sebesar Rp13,2 triliun pada gilirannya disetujui pagu indikatif Rp 11,5 triliun yang pada hari ini kami usulkan sebagai besaran dari RKA 2025 OJK. Sehingga akan ada penyesuaian dari usulan semula Rp 13,2 triliun menjadi Rp 11,5 triliun," ujarnya saat Rapat Kerja Komisi XI DPR, Selasa (10/9).

Mahendra membeberkan beberapa penyesuaian anggaran OJK. Pertama adalah untuk penyesuaian anggaran teknologi informasi yang dibagi dua sesuai penggunaannya, yakni untuk langganan dan lisensi IT dari usulan semula Rp 423,9 miliar menjadi Rp 314,3 miliar atau pengurangan sebesar Rp 109,6 miliar.

Lalu, infrastruktur teknologi informasi dari semula Rp 470,7 miliar menjadi Rp 239,7 miliar atau pengurangan sebesar Rp 231 miliar. Pengurangan direncanakan untuk bisa dijadwalkan kembali ke tahun selanjutnya.

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Selanjutnya adalah penyesuaian untuk anggaran infrastruktur kelogistikan. Mahendra mengatakan, semula kantor OJK di Jakarta memerlukan anggaran sebesar Rp 449,1, namun dikurangi Rp 250 miliar menjadi Rp 199 miliar, melalui penundaan penataan gedung kantor Jakarta dalam bentuk flexible office space maupun sewa gedung kantor.

"Kedua, untuk kantor OJK di IKN dari usulan semula tahun depan Rp 173,9 miliar menjadi Rp 13,4 miliar atau pengurangan Rp 160,6 miliar," ungkap Mahendra.

Mahendra melanjutkan, anggaran kantor-kantor OJK di daerah semula dijadwalkan untuk dilakukan di 2025 dengan besaran Rp 420,9 miliar, juga disesuaikan menjadi Rp 194,4 miliar atau terdapat pengurangan Rp 226,5 miliar.

OJK juga akan menunda pembangunan sewa dan penataan gedung dan pengadaan aset lain yang dari semula usulan Rp 413,7 miliar menjadi Rp 35,4 miliar atau pengurangan Rp373,3 miliar dalam bentuk penundaan pengadaan infrastruktur bangunan.

"Sama seperti juga dalam kami menyampaikan untuk informasi teknologi tadi, ini dijadwalkan kembali ke tahun 2026 dan selanjutnya dan bersifat multi-years," katanya.

Penyesuaian juga terjadi dalam proses rekrutmen sumber daya manusia (SDM). OJK sebelumya menetapkan formasi efektif untuk seluruh OJK berdasarkan bidang adalah 5.996 mulai dari Deputi Komisioner hingga staf ke bawah.

"Namun kami sadari bahwa dengan adanya teknologi informasi lalu adanya penyempurnaan dan penyederhanaan proses bisnis serta efektivitas dari jabatan fungsional kami merencanakan tidak memenuhi 100 persen nya tapi memenuhi 85 persen saja," ungkap Mahendra.

Dengan begitu, formasi rekrutmen OJK per 31 Agustus 2024 adalah Rp 4.094 sehingga terjadi kekurangan 1.073 formasi yang nantinya akan dipenuhi dari program rekrutmen Pendidikan Calon Staf (PCS) hingga tahun 2026 mendatang.

"Saat ini rasio biaya SDM terhadap total anggaran sudah mendekati 70 persen dan dengan rekrutmen PCS 7 dan PCS 8 menuju 75 persen, dan apabila masuk PCS 9 sehingga kami mau tidak mau reschedule ke tahun depannya mendekati 80 persen," kata Mahendra.