Anggaran Dipangkas, Menkes Minta Eselon 1 Dinas Pakai Pesawat Kelas Ekonomi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui pemangkasan anggaran berdampak pada operasional kementerian, mulai dari kegiatan rapat hingga perjalanan dinas.

Budi mengungkapkan, pemotongan anggaran Kemenkes ternyata cukup dalam, lebih dari 50 persen, sehingga terjadi banyak langkah penghematan.

"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).

Salah satu penghematan terjadi di kegiatan perjalanan dinas. Budi meminta agar pejabat setara eselon 1 tidak menggunakan pesawat kelas bisnis.

Selain itu, dia juga mengakui berencana untuk menggunakan pesawat kelas ekonomi, misalnya menggunakan maskapai PT Citilink Indonesia yang berbiaya rendah alias low cost carrier (LCC).

"Eselon I terbangnya jangan pakai business class gitu kan, pakai ekonomi aja sama kayak wartawan, kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink jadi nggak ada business class-nya," ujar Budi.

"Kalau menterinya di ekonomi kan enggak enak yang di business class, yaudah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu enggak apa-apa juga sih," imbuhnya.

Untuk membahas lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran ini, Budi akan menemui DPR. Total ada sekitar Rp 19 triliun yang dipangkas.

Di sisi lain, Budi menjamin tidak ada layanan kesehatan masyarakat yang akan terganggu dari kebijakan tersebut. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk memutuskan efisiensi apa saja yang akan dilakukan.

Sebab, menurut dia, pemerintah tidak menginginkan ada penurunan pelayanan. Jika nanti ada kebutuhan untuk kesehatan yang mendesak, dia membuka kemungkinan meminta penambahan anggaran.

"Kita lihat mana yang bener-bener kita bisa hemat, apa yang bener-bener mengganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok, kita tidak ingin agar layanan layanan yang mengganggu ke masyarakat itu kepotong," tegas Budi.