Anggaran Dipangkas, Sri Mulyani Pastikan Tak Ada PHK Tenaga Honorer

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Kamis (13/2/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L) tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada keberlangsungan tenaga honorer yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik.

"Terkait PHK honorer di lingkungan K/L. Dengan ini disampaikan tidak ada PHK honorer di lingkungan K/L," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen RI, Jumat (14/2).

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan perlindungan di tengah penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

"Kami memastikan langkah efisiensi atau rekonstruksi anggaran K/L tidak terdampak terhadap tenaga honorer," tegasnya.

Menurut Sri Mulyani, proses efisiensi akan difokuskan pada belanja non-prioritas. Sehingga tidak mengganggu alokasi anggaran untuk tenaga honorer.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memberikan sambutan saat Rapimnas dan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra di Hambalang, Kamis (13/2/2025). Foto: Instagram/@sufmi_dasco

Pemerintah juga akan melakukan kajian lebih lanjut agar kebijakan ini tetap selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik.

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi K/L tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," jelasnya.

Sebelumnya ramai beredar di media sosial soal pegawai honorer di kementerian yang terkena PHK akibat kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah.