Anggaran Ditahan, Menteri PU Fokus Ketahanan Pangan hingga Bangun Giant Sea Wall

Pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut akan melakukan refocusing anggaran Kementerian PU pada beberapa program Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, Dody akan memfokuskan anggaran untuk pembangunan yang mendukung ketahanan pangan, energi serta air.

“(Fokusnya) pangan, air, dan energi,” ungkap Dody kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Senin (18/11).

Selain hal tersebut, Dody bilang refocusing anggaran juga akan menyasar proyek Giant Sea Wall yang nantinya akan dibangun di pesisir utara Pulau Jawa.

“Giant Sea Wall ya pastilah. Tapi kan Giant Sea Wall itu kan utamanya untuk Jakarta sebetulnya. Memang iya program besarnya pesisir utara Jawa, tapi kan dengan keterbatasan anggaran pastinya kan kita potong-potong nih. Jakarta, Semarang, Surabaya, begitu,” lanjut Dody.

Dody menganggap Giant Sea Wall sebagai produk akhir, untuk produk awal Kementerian PU sudah mengerjakan tanggul pantai yang merupakan tanggul yang melekat pada bibir pantai.

“Anggaran besarnya sih kita sudah ada. Tapi itu proyek bersama antar Kementerian dan Giant Sea Wall itu produk akhir. Produk awalnya kan misalnya sekarang tanggul (pantai), sekarang Bu Wamen (Diana Kusumastuti) sudah mengerjakan sanitasi kemudian menggelontorkan air baku dari beberapa waduk terkait,” jelas Dody.

Untuk tanggul pantai, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Bob Arthur Lombogia mengungkap akan membangun tanggul tersebut sepanjang 11 km di Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun selama lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Dody menyebut saat ini anggaran infrastruktur sedang ditahan untuk sementara waktu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anggaran yang dimaksud adalah anggaran untuk tahun 2025. Nantinya, setiap anggaran pembangunan untuk berbagai program yang dibebankan ke Kementerian PU akan didiskusikan kembali bersama pihak terkait.

“Jadi sebenarnya kita 2025 hanya tinggal kerjanya saja kan. Tapi karena arahan pak Presiden begitu, kemudian semua anggaran, utama yang terkait infrastruktur sementara di ‘bintang’ dulu, kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Dody ketika ditemui lebih lanjut.

Sebagai menteri baru, Dody juga mengungkap dirinya baru mengetahui 90 persen lebih anggaran Kementerian PU merupakan anggaran komitmen untuk pembiayaan proyek berjalan.

“Saya juga baru tahu karena saya kan orang baru ini, baru tahu bahwa 90 persen plus anggaran kita ini sudah commited sekian lama, setahun kah, dua tahun kah, tiga tahun kah. Jadi sekarang tinggal bayar, tinggal selesai, begitu-begitu doang,” kata Dody.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Dody menjelaskan dari anggaran Kementerian PU untuk 2025, anggaran yang berada di luar komitmen pembiayaan proyek berjalan hanya sekitar 4 persen.

“Yang free, maksudnya free itu bisa dipakai yang lain 4 persenan lah. 4 persen dari total yang sudah diberikan negara kepada kita untuk tahun 2025,” jelasnya.

Saat ini anggaran kementerian PU adalah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 116,2 triliun yang dipotong Rp 5,1 triliun untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Anggaran Kementerian PKP tersebut didasarkan oleh anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut Kementerian PKP dapat meminta anggaran tambahan melalui usulan pada 2 Januari 2025.

“Ya enggak, kalau anggaran yang kemarin untuk perumahan kan cuma Rp5 triliun, ya itu 5 triliun yang ke sana. Nah sisanya nanti minta sendiri, proses usulan mulai tanggal 2 Januari (2025), bukan sekarang,” kata Diana.