Anggaran Kemendag Dipangkas 45 Persen, Mendag: Enggak Masalah

Menteri Perdagangan Budi Santoso (dua kanan) didampingi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah (kanan) berbincang saat ekspose hasil pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dan Bakamla di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membenarkan ada pemangkasan anggaran di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Aanggaran Kemendag dipotong sebesar Rp 812.197.000 dari total pagu anggaran Rp 1.853.277.516.000.

Meski demikian, Budi tak menyebut secara nominal pengurangan anggarannya. Dia mengatakan bakal mengoptimalkan program-program prioritas Kemendag ditengah efisiensi anggaran tahun 2025.

"Ya nggak jauh beda [pemangkasan] dengan kementerian lain. Enggak ada masalah kan kita bisa, semuanya efisien kok," jelas Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2).

Budi akan memprioritaskan program seperti Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan UMKM Bisa Ekspor.

"Kita nggak ada masalah. Dari dulu listrik kita juga udah efisien ya. Nggak ada masalah. Lihat aja naik turun lift masih bisa," lanjutnya.

Ketika ditanya terkait apakah benar anggaran Kemendag tahun 2025 dipotong Rp 812 miliar, Budi mengaku bakal mengecek angkanya lagi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Hal tersebut sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Prabowo melakukan efisiensi anggaran belanja hingga total Rp 360 triliun.

Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.