Anggaran Kementerian Investasi Diusulkan Rp 711 Miliar di 2022

8 Juni 2021 17:11 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggaran Kementerian Investasi tahun depan diusulkan menjadi Rp 711 miliar. Jumlah anggaran tersebut lebih kecil dibanding periode tahun ini Rp 930 miliar. Penurunan anggaran kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia ini seiring dengan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Jadi ini masih badan itu anggaran kita tinggi. Tapi begitu naik kementerian anggarannya diturunkan. Saya juga bingung tapi itulah memang nasib sebagai abdi negara, ya begini. Tapi ya mau ke mana lagi tempat kita bercurhat kalau tidak kepemimpinan," katanya saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual, Selasa (8/6).
Padahal, target realisasi investasi yang harus dicapai Bahlil dan bawahannya pada tahun 2022 mencapai Rp 1.200 triliun. Hal inilah yang membuat Bahlil harus menyuarakan isi batinnya.
Bahlil Lahadalia saat dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
"Kami jujur saja tadi saya di awal sampaikan bahwa anggaran kita Rp 930 miliar itu target yang dikasih oleh Bapak Presiden Rp 900 triliun. tetapi begitu naik Rp 1.100 sampai Rp 1.200 anggaran kita turun,” katanya.
ADVERTISEMENT
Menurut Bahlil Lahadalia, investasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, ia mengakui jika porsi investasi relatif lebih kecil dibanding konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi.
Dorongan investasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu opsi di tengah penurunan daya beli masyarakat karena pandemi COVID-19.