Anggaran LPP RRI Juga Direvisi Demi Bayar Gaji Pegawai

LPP TVRI, RRI, Perum LKBN Antara, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senayan, Rabu (12/2/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI).

LPP RRI mendapat kelonggaran berupa pengurangan jumlah efisiensi anggaran tahun 2025 yang semula Rp 334 miliar, menjadi Rp 170 miliar. Sedangkan, pagu awal anggaran RRI di tahun ini sebesar Rp 1,07 triliun.

"Mendapat pengurangan efisiensi Rp 170 miliar yang mestinya kena Rp 334 miliar," jelas Direktur Utama (Dirut) RRI I Hendrasmo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Hendrasmo mengatakan, efek bantuan restrukturisasi anggaran ini difokuskan untuk pembayaran gaji pegawai kontributor, penyiar, dan produser. Selain itu, siaran operasional di Stasiun Produksi yang semula 5 jam sekarang menjadi 19 jam.

"Dan kami fokus Pemancar Programa 4 dan Programa 5 kembali mengudara, juga pembayaran penghasilan satpam, pramubakti, dan driver tetap dipenuhi," imbuhnya.

Dalam kesempatannya, Hendrasmo menegaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), maupun presenter.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dari yang awalnya kena efisiensi Rp 732 miliar dari total pagu anggaran TVRI di 2025 Rp 1,52 triliun.

Usai merevisi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat efesiensi TVRI menjadi Rp 455 miliar.

"Malam tanggal 11 Februari 2025, Kemenkeu memberikan informasi restrukturisasi efisiensi anggaran. Sehingga efisiensi anggaran TVRI jadi sebesar Rp 455 miliar," terang Direktur Utama (Dirut) TVRI Iman Brotoseno saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).