Anggaran Perjalanan Dinas-Dana Desa Rp 32,2 T Dialihkan untuk Tangani COVID-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memfokuskan kembali anggaran yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) dan dana desa untuk penanganan COVID-19 yang kasusnya terus melonjak. Hingga saat ini ada Rp 32,2 triliun yang telah disisir Kemenkeu.

Total dana ini bakal dialihkan untuk berbagai belanja di K/L untuk penanganan COVID-19 seperti vaksinasi, testing, tracing, biaya perawatan pasien yang jumlahnya mencapai 236.340 orang, serta membayar insentif tenaga kesehatan (nakes).

"Dalam sidang kabinet telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya untuk membiayai, adalah Rp 26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa," katanya dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (5/7).

Anggaran yang dialihkan ini, kata dia, langsung atas instruksi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membantu masyarakat, terutama sektor kesehatan dan rakyat yang terdampak akibat PPKM Darurat.

Penanganan Pasien COVID-19 di RSHS Bandung, sekitar 2 hari lalu. Foto: Dok. Istimewa

Menurut dia, refocusing anggaran ini seharusnya tidak mengganggu belanja K/L karena alokasinya sudah diamankan seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears contract, belanja untuk pemulihan ekonomi, dan penanganan COVID-19, serta belanja penanganan bencana.

Adapun pos anggaran yang terdampak di antaranya seperti honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, dan anggaran kegiatan yang belum dikontrak yang tidak mungkin akan selesai tahun ini.

"Ini yang tadi agar dilakukan prioritas dan akan disalurkan untuk belanja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi," katanya.