Anggaran Subsidi Energi 2019 Belum Masukkan Utang ke Pertamina dan PLN

Petugas mengisi BBM jenis Solar di SPBU. (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/ kumparan)

Anggaran subsidi BBM, elpiji, dan listrik atau energi di RAPBN 2019 sebesar Rp 159,9 triliun. Angka ini lebih rendah dari outlook pemerintah dalam APBN 2018 sebesar Rp 163,5 triliun.

Di sisi lain, harga minyak dunia dan dolar AS terus merangkak naik. Hal ini tentunya dapat mendorong kenaikan subsidi energi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, anggaran subsidi energi yang lebih rendah tersebut bertujuan untuk pengendalian yang lebih baik. Namun, dia memastikan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan yang ada.

"Tujuannya untuk pengendalian subsidi energi 2019 serta akan menyesuaikan dengan perkembangan parameter subsidi energi di tahun depan," ujar Askolani kepada kumparan, Senin (29/10).

Petugas melakukan pengisian perdana BBM ke dalam tangki kendaraan roda dua di SPBU. (Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Selain itu, Askolani juga menuturkan, anggaran tersebut belum memasukkan kewajiban pemerintah terhadap Pertamina dan PLN. Adapun utang subsidi pemerintah kepada dua BUMN tersebut tersisa Rp 15,9 triliun di tahun depan.

"Belum. Tapi bisa saja ditambah di tahun depan. Kalau yang 2018 kan ditambah duluan yang kurang bayarnya," katanya.

Namun dia mengatakan, kewajiban subsidi kepada dua BUMN energi tersebut bisa dilakukan di tengah tahun anggaran 2019. "Bisa ditambah di tengah jalan, lebih fleksibel sesuai ketentuan," tambahnya.

Rapat Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan subsidi energi sebesar Rp 159,9 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp 64,3 triliun. Dalam pos subsidi energi, penurunan terjadi sekitar Rp 4,1 triliun dari semula Rp 164 triliun.

Secara rinci, subsidi BBM dan elpiji di tahun depan menjadi sebesar Rp 100,7 triliun dan subsidi listrik Rp 59,3 triliun.