Anggaran Subsidi Terbatas, Pemerintah Diminta Dorong Penggunaan Pupuk Organik

Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar mengolah sampah organik menjadi pupuk di TPST Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Rabu (1/12/2021). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto

Anggaran subsidi pupuk tahun ini sebesar Rp 24 triliun, turun dari tahun lalu yang sebesar Rp 25,3 triliun. Terbatasnya anggaran ini diharapkan tak berimbas kepada pendapatan petani.

Di tahun ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1.454.828 ton dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah.

Stok pupuk subsidi tersebut terdiri dari dua jenis yaitu Urea dan NPK. Rinciannya, Urea sebesar 992.791 ton dan NPK sebesar 462.937 ton atau masing-masing tercatat 188 persen dan 203 persen dari minimal stok yang telah ditentukan pemerintah.

Ekonom Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, perlu dilakukan improvisasi yang menggabungkan pupuk kimia dan pupuk organik untuk memangkas ketergantungan pada pupuk bersubsidi. Menurutnya, subtitusi pupuk bersubsidi bisa dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium untuk diolah menjadi pupuk cair maupun padat.

"Pupuk organik ini memang bagus buat hara. Pupuk kimia dan pupuk organik ini bisa dikombinasikan agar optimal dalam pemupukan," kata Eliza dalam keterangannya, Kamis (2/2).

Petani menabur pupuk di area pertanian bawang merah di Kretek, Bantul, DI Yogyakarta, Senin (23/7). Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Dia melanjutkan, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia bersubsidi. Hal karena terbatasnya kemampuan negara dalam memberikan stimulus.

Eliza menambahkan, untuk menuju penggunaan pupuk organik pemerintah juga perlu menyusun roadmap atau peta jalan dan strategi implementasinya, sehingga tidak membuat penurunan pendapatan petani, ketika melakukan transisi ke pupuk organik. Menurutnya, produksi pupuk perlu diterapkan dengan sistem pembagian kerja dalam lingkungan kelompok tani dan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Intinya perlu rancangan strategi yang komprehensif. Petani memang sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yang harganya terjangkau," jelasnya.

Sementara itu, pengamat pertanian Tjipta Lesmana menambahkan, rekonstruksi subsidi pupuk perlu dimatangkan di tengah situasi perekonomian global yang kian sulit, khususnya ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi China serta perang Rusia dan Ukraina.

Menurut Tjipta, subsidi pupuk masih menimbulkan masalah lain, khususnya bagi beban negara. Setiap tahun, muncul piutang subsidi alias utang pemerintah kepada pabrik pupuk. Piutang ini muncul karena harga pupuk yang disubsidi mengalami kenaikan akibat harga bahan baku yang naik, kenaikan harga BBM, inflasi dan lain-lain.

"Terkait dengan masalah subsidi pupuk, pemerintah harus tekan. Salah satunya dengan mendorong pertanian organik dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia," tambahnya.