Anggaran Terbatas, DPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Bangun IKN
PerbesarBadan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tak terburu-buru membangun IKN di Kalimantan Timur di tengah seretnya penerimaan negara.
Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad meminta pembangunan IKN tidak perlu dipatok dalam batas waktu tertentu. Dia merekomendasikan penyelesaian harus sesuai dengan keuangan negara.
Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Karena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara," kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Selasa (9/7).
Cucun mengatakan ada potensi alokasi anggaran IKN semakin menipis di beberapa tahun mendatang. Adapun, pemerintah hanya mengalokasikan 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN atau sekitar Rp 93 triliun.
Sebelumnya, Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono mengatakan program makan siang gratis jauh lebih penting ketimbang pembangunan proyek IKN.
“Saya sebagai seorang ekonom ya enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih makan siang bergizi (dibandingkan IKN), karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera. Bahkan kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya siapa yang akan menerima,” kata Soedradjad.
Soedradjad menilai proyek IKN masih membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang. Ia juga mempertanyakan dana untuk pembangunan IKN.
"Sekarang kalau kita mau utang terus-terusan, kita mau membangun ibu kota (IKN) dengan minjem?" kata Soedrajad.
Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 tersebut mengatakan pemerintah perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya seperti air bersih. Meski begitu, Soedradjad mengaku tidak menentang pemindahan ibu kota.
"Satu kata pun saya tidak pernah mengatakan, saya tidak setuju ibu kota baru," tegasnya.