Anggaran Terbatas, Studi Banding Desain Gedung IKN ke 3 Negara Batal

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ditemui di acara peninjauan lokasi Rusunawa Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Senin (17/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Studi banding untuk desain bangunan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) ke tiga negara batal dilaksanakan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan nantinya pencarian referensi desain dapat dilakukan dengan memperoleh desain secara daring lewat internet.

“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir, dan Turki saja tetapi juga Srilanka,” ungkap Dody dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (23/2).

Sebelumnya, Dody sempat menyebut Presiden Prabowo telah meminta tim desain bangunan gedung Mahkamah Agung hingga Komisi Yudisial (yudikatif) dan DPR hingga DPD (legislatif) untuk melakukan studi banding ke Mesir, Turki dan India.

Dody juga sempat melakukan rapat dengan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Dalam rapat tersebut AHY menjelaskan Prabowo memberi arahan untuk revisi desain.

Revisi dilakukan khususnya pada desain eksterior gedung sidang paripurna. Hasil revisi disebut sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Prabowo juga ingin melakukan desain ulang interior dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain.

Dari hasil rapat tersebut, Wakil Menteri PU yang juga ketua tim desain Diana Kusumastuti menyatakan akan melakukan tindak lanjut bersama tim desainnya dalam 2 minggu sebelum akhirnya memaparkan hasil revisi desain ke Prabowo.

“Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia,” ujar Diana.

Untuk eksterior, perubahan desain dilakukan untuk penyesuaian bentuk atap dan melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Sementara untuk interior, desain dilakukan dengan referensi Gedung Parlemen India.

“Tentunya akan kami tindak lanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” lanjut Diana.

Diana juga menambahkan nantinya gedung yudikatif dan legislatif akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang ditingkatkan pemanfaatannya.

“Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk kompleks perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambahnya.