Anggota DPR Kritik Rp 335 T Dana Desa Tak Siginifikan Bangun Desa

Ilustrasi pembangunan jaringan listrik ke desa-desa di Papua. Foto: Dok. PLN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mempertanyakan hasil dana desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Kerja, Selasa (28/11).

Ridwan menghitung, bila rata-rata dana desa tiap tahun digelontorkan pemerintah Rp 71 triliun, maka uang yang diguyur untuk pembangunan di desa-desa selama 5 tahun terakhir sangat besar.

"Seperti yang disampaikan Pak Hamka tadi, Rp 71 triliun. Kalau 5 tahun berarti Rp 355 triliun. Itu cukup besar itu. Sebenarnya itu desa kita sekarang sudah maju, kalau itu terkeloa dengan baik. Tapi banyak hambatan yang ada, itu perlu perhatian," kata Ridwan saat Raker Komisi V di DPR, Selasa (28/11).

Alih-alih dapat melihat hasil setimpal dengan besarnya dana desa, dalam praktik pencairan dana desa Ridwan melihat masih banyak masalah. Politikus Golkar itu bahkan menyinggung adanya pungutan liar demi muluskan pencairan dana desa.

Dana desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa. Foto: Kemenkeu RI

"Pengamatan kita di lapanganan memang banyak bocoran yang ada, misal mereka kalau mau urus pencairan dana, konon kabarnya, kita tidak boleh menuduh, konon kabarnya mereka harus ada setoran kepada BPPMD," kata Ridwan.

Meski demikian, kata Ridwan, konsep alur administrasi itu perlu dipelajari dulu. Masalah lain, adalah SDM kepala desa yang kurang, ini juga jadi celah adanya pungutan liar dengan dalih memperlancar birokrasi.

Ketua DPW Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae. Foto: Aditia Novianysah/kumparan

"Tapi memang serba salah, mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Para kades tidak mampu menyelesiakan persoalan bagaimana tata cara pelaporaan. Dibuatkan laporan dan dipungutlah biaya dan seterusnya. Kalau enggak dikasih biaya enggak cair uangnya," tegas dia.

Dari hasil pantauan dia, sebanyak Rp 335 triliun dana desa yang dia taksir selama 5 tahun belakang nyatanya tidak signifikan terlihat pada hasil pembangunan desa.

"Belum lagi permainan di lapangan, masa uang Rp 355 triliun itu desa kita masih seperti itu adanya. Kita turun ke desa masih biasa-biasa saja, kalau ada perubahan itu kecil kecilan saja, kalau ada jalan desa yang kecil kecil, kalau di pulau ada paving-paving block," pungkasnya.